Bandung, PB — PT PLN (Persero) memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) tentang penyediaan tenaga listrik berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Kesepakatan itu diteken di Gedung Sate, Bandung, Senin, 18 Mei 2026, sebagai bagian dari upaya mempercepat pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan sekaligus memperluas akses listrik bagi masyarakat.
Kerja sama tersebut menjadi pijakan baru bagi PLN dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mempercepat pemerataan listrik hingga ke seluruh wilayah, sembari mendorong transisi energi yang lebih ramah lingkungan.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan pembangunan sektor energi di Jawa Barat harus berjalan beriringan dengan upaya menjaga keberlangsungan lingkungan. Menurut dia, daerah yang berkontribusi besar memasok energi nasional tidak boleh menyisakan ketimpangan akses listrik bagi warganya sendiri.
“Hari ini kita punya komitmen bahwa pembangunan energi di Jawa Barat harus berpegang pada prinsip keberlangsungan ekologi,” ujar Dedi.
Ia menegaskan Jawa Barat menargetkan seluruh masyarakat dapat menikmati akses listrik secara merata paling lambat awal 2027.
“Kita targetkan maksimal awal 2027 seluruh warga Jawa Barat terterangi oleh cahaya PLN,” kata Dedi.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyambut komitmen tersebut dengan menegaskan kesiapan perusahaan mendukung visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menghadirkan keadilan energi.
Menurut Darmawan, kolaborasi PLN dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki tujuan yang sama: memastikan listrik tidak hanya tersedia, tetapi juga menjadi pendorong kesejahteraan masyarakat.
“Hari ini PLN bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat bekerja sama untuk menghadirkan kesejahteraan melalui listrik yang andal, merata, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Penandatanganan kesepakatan ini sekaligus memperkuat koordinasi strategis dalam percepatan proyek-proyek ketenagalistrikan di Jawa Barat. Tidak hanya pembangunan infrastruktur, kerja sama tersebut juga diarahkan untuk mendukung agenda transisi energi nasional.
Sebagai tindak lanjut, kesepakatan diperkuat melalui perjanjian operasional antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan PLN Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Tengah serta PLN Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Tengah.
Melalui kolaborasi ini, PLN menargetkan Jawa Barat tidak hanya menjadi salah satu penopang ketahanan energi nasional, tetapi juga menjadi provinsi yang mampu menghadirkan akses listrik yang adil, merata, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakatnya. (IKA)
