Lahat, PB – Suhu politik di Kabupaten Lahat mendadak memanas usai beredarnya di berbagai pemberitaan terkait pernyataan kontroversial dilontarkan Anggota DPRD Fraksi NasDem, Harlin Kurniawansyah, dalam reses tahap II dapil VI tahun sidang 2026, Jumat (10/4).
Dalam forum tersebut,Politisi NasDem di kabarkan menyebut Bupati Lahat, Bursah Zarnubi, dengan istilah “Bupati Paok” (kolam) – ungkapan yang langsung memicu sorotan dan reaksi publik.
Pernyataan tersebut dinilai bukan sekadar kritik, melainkan sindiran yang menyasar langsung program unggulan pemerintah daerah, yakni pengembangan tebat.
Menanggapi hal itu, Bupati Bursah Zarnubi angkat bicara dengan nada tegas. Ia menyayangkan pernyataan yang dianggap merendahkan program strategis yang tengah dijalankan untuk kepentingan masyarakat luas.
“Saya tidak tahu maksudnya apa disebut seperti itu. Tapi yang jelas, program tebat ini bukan bahan sindiran. Ini program serius, berbasis kajian, dan punya tujuan besar untuk rakyat,” ujarnya.
Bursah menegaskan, pengembangan tebat bukan proyek seremonial, melainkan langkah konkret untuk mengoptimalkan potensi lokal yang selama ini belum tergarap maksimal. Ia menyoroti ironi yang terjadi di Lahat, daerah dengan sumber daya melimpah, namun masih bergantung pada pasokan ikan dari luar.
“Potensi kita besar, tapi belum dimaksimalkan. Masa kita terus bergantung pada daerah lain seperti Lubuklinggau? Ini yang sedang kita benahi,” tegasnya.
Lebih jauh, ia memaparkan bahwa program tebat dirancang untuk mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), membuka lapangan kerja, serta memperkuat ekonomi masyarakat bawah. Selain itu, program ini juga diklaim sejalan dengan upaya pelestarian kearifan lokal yang telah lama hidup di tengah masyarakat Lahat.
Di tengah polemik yang berkembang, Bursah mengingatkan agar kritik yang disampaikan tidak berubah menjadi narasi yang justru melemahkan arah pembangunan. Ia mengajak seluruh pihak, termasuk legislatif, untuk mengedepankan sikap konstruktif.
“Silakan kritik, itu penting. Tapi jangan sampai merendahkan program yang jelas untuk kesejahteraan rakyat,” katanya.
Sementara itu, Wakil Bupati Lahat, Widia Ningsih, menegaskan bahwa sektor perikanan bukan sekadar program daerah, melainkan bagian dari kebijakan strategis yang lebih luas.
“Pengembangan pangan hewani seperti ikan juga masuk dalam Program Strategis Nasional. Jadi ini bukan program sembarangan, arahnya jelas,” ujarnya.
Polemik ini pun memunculkan kekhawatiran publik akan potensi konflik politik yang berkepanjangan. Masyarakat berharap perdebatan tidak berhenti pada retorika, melainkan menjadi momentum bagi para elit untuk fokus pada kerja nyata.
Dengan potensi alam yang dimiliki, program tebat digadang-gadang mampu menjadi tulang punggung ekonomi baru di Lahat. Namun, tantangannya kini bukan hanya soal implementasi, melainkan juga bagaimana program tersebut tidak terus menjadi sasaran sindiran politik yang kontraproduktif. (**)
