PALEMBANG BARU – Rencana penghapusan Ujian Nasional (UN) di Indonesia yang di wacanakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) mendapat beragam respons dari daerah.
Ketua Dewan Pendidikan Sumatera Selatan (Sumsel), Prof Zulkifli Dahlan menilai, wacana kebijakan UN dihapuskan dalam program pendidikan Indonesia sudah tepat.
“Ya gak apa-apa kalau memang dihapuskan. Sebenarnya tujuan UN itu bukan standar mengevaluasi kemampuan siswa, melainkan sebagai pemetaan mutu sekolah dan untuk tujuan Pemda yakni untuk mengumpulkan data. Jadi, kepentingan standarisasi secara nasional tujuan utamanya bukanlah dengan diadakannya UN,” kata Prof Zulkifli, Kamis (5/12/2019).
Zulkifli menjelaskan, sebenarnya yang memahami kemampuan pelajar hanyalah sekolah masing-masing. Kalau secara nasional ada standar yang bukan menjadi tolak ukur. “Kita harapkan, kalau dihapus paling tidak ada pengganti bagaimana untuk menetapkan sistem yang menyatakan lulus terhadap siswa,” terangnya.
Apalagi, kata Prof Zulkifli, dengan beberapa kurikulum pada beberapa tahun belakangan ini selalu ada perubahan di setiap sekolah. “Dalam berapa tahun terakhir kurikulum mengalami perubahan, itu juga termasuk salah satu kesulitan siswa di daerah untuk menyesuaikan standar secara nasional dengan perkembangan IPTEK yang kian pesat,” tambahnya.
Bila nanti kebijakan penghapusan UN resmi ditetapkan, sambung Prof Zulkifli, sebaiknya alokasi anggaran dana untuk UN dialihkan untuk pembenahan sekolah pada tiap daerah. Selain bermanfaat positif, adanya perbaikan sekolah juga bisa menjadi faktor pendorong pendidikan Indonesia meningkat.
“Kalau UN dihapuskan, anggarannya bisa dialihkan ke sekolah lainnya. Bisa untuk memperbaiki fasilitas atau membantu guru-guru honorer. Mutu pendidikan juga kemungkinan meningkat, karena lingkungan sekolah sudah membaik,” jelas dia.
Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Sumsel, Riza Pahlevi mengatakan, jika pemerintah pusat sudah menerapkan kebijakan tanpa UN, maka pihaknya siap melaksanakan program tersebut.
“Apapun kebijakan dari pusat kita welcome dan kita siap. Kalau masih dijalankan ya kita jalankan, dan jika tidak ya tidak kita jalankan. Karena selama ini UN tidak menjadi penentu kelulusan, karena kembali ke pihak sekolah yang menentukan,” katanya.
Menururt Riza, sebaiknya pada program pendidikan tetap ada ujian, namun bukan UN, melainkan hanya sampel untuk mengetahui sejauh mana mutu pendidikan di Indonesia. “Misal, ada 35.000 siswa yang ikut UN, ambil saja 5.000 untuk sampel dan dievaluasi dalam peningkatan mutu pendidikan kedepannya,” ujarnya.
Riza mengungkapkan, seandainya kebijakan UN benar-benar ditiadakan, maka akan banyak berdampak positif. Mulai dari penghematan anggaran dan bisa dialihkan untuk yang lain.
“Anggarannya bisa dialihkan kepada peningkatan kualitas guru atau fasilitas pendidikan. Sehingga karakter siswa dapat lebih baik lagi, karena penilaian bukan ditentukan UN melainkan karakter siswa yang dibentuk oleh guru,” ungkap dia.
Pada tahun 2020 nanti, tambah Riza, akan ada 103.000 siswa SMA/SMK /MA se-Sumsel bakal mengikuti ujian nasional ini. “Ini datanya kita update terus dan persiapan terus kita lakukan. Sejauh ini rencana UN akan digelar sekitar bulan Maret atau April nanti,” jelasnya.
Laporan : Dede
