Palembang, PB — Ekonom senior Ichsanuddin Noorsy menilai Indonesia tengah menghadapi rangkaian bencana yang tidak berdiri sendiri. Menurut dia, bencana alam, krisis sosial, hingga gejolak ekonomi merupakan bagian dari perubahan sistem global yang telah lama dirancang dan dijalankan melalui dominasi geopolitik Amerika Serikat.
Pandangan itu disampaikan Ichsanuddin dalam tulisan bertajuk Dari Bencana ke Bencana yang dirilis SMSI Sumsel awal Januari 2026. Ia mengaitkan isu perubahan iklim global, neoliberalisme, dan pergeseran tatanan dunia dengan kebijakan ekonomi dan politik Indonesia sejak akhir 1960-an.
Ichsanuddin menyebut kampanye perubahan iklim global mulai mengemuka pasca kekalahan Al Gore dalam Pemilu Presiden Amerika Serikat 2004. Kampanye tersebut, menurut dia, bukan sekadar isu lingkungan, melainkan bagian dari kelanjutan gagasan New World Order yang telah dirintis sejak era Presiden AS Woodrow Wilson dan menguat melalui Konferensi Bretton Woods 1944.
“Lembaga-lembaga multilateral seperti PBB, Bank Dunia, IMF, dan WTO diposisikan untuk menjaga kepentingan Amerika Serikat sebagai pemimpin dunia,” tulis Ichsanuddin.
Ia menilai dominasi itu semakin menguat setelah runtuhnya Uni Soviet pada 1991 dan dideklarasikannya war on terror pasca serangan 11 September 2001. Strategi Keamanan Nasional AS 2002, kata dia, menjadi penegasan kepemimpinan global Washington yang berdampak langsung pada ekosistem geopolitik dan ekonomi dunia.
Dalam konteks Indonesia, Ichsanuddin menyoroti penerimaan kebijakan penanaman modal asing sejak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 hingga adopsi Washington Consensus pada dekade 1980-an. Kebijakan tersebut, menurutnya, mencapai puncak saat krisis moneter 1997 dan berlanjut pada perubahan UUD 1945 melalui amandemen 1999–2002.
“Perubahan konstitusi itu menerapkan liberalisme secara total dan mencabut akar budaya kebersamaan bangsa,” tulisnya.
Ia juga mengaitkan tsunami Aceh 26 Desember 2004 sebagai titik balik penting dalam dinamika nasional pasca Pemilu 2004, yang diikuti oleh cara pandang baru terhadap bencana sebagai fenomena alam dan gejolak global semata. Padahal, kata dia, bencana sosial, politik, dan ekonomi tidak terpisah dari perilaku manusia dan sistem yang dijalankan.
Ichsanuddin menilai pandemi Covid-19, perang dagang Amerika Serikat–Tiongkok, hingga lonjakan nilai saham perusahaan teknologi kecerdasan buatan merupakan bagian dari turbulensi global yang ia sebut sebagai perang nir-militer. Perang ini, menurutnya, disertai perang informasi yang membuat masyarakat tidak menyadari terjadinya pergeseran penguasaan sumber daya dari negara ke korporasi.
“Akar masalahnya adalah pengkhianatan terhadap amanah Pembukaan UUD 1945 oleh elit politik, bisnis, teknokrat, birokrat, hingga penegak hukum,” tulis Ichsanuddin.
Ia memperingatkan, selama kegagalan moral, mental, dan intelektual para elit tidak disadari, Indonesia berpotensi terus bergerak dari satu bencana ke bencana berikutnya. “Apakah bangsa ini mampu keluar dari lingkaran itu, waktu yang akan menjawab,” tulisnya.
Catatan Redaksi:
Berita ini disusun berdasarkan pandangan dan analisis narasumber. Seluruh pendapat merupakan tanggung jawab narasumber dan disajikan sesuai prinsip jurnalistik: berimbang, tidak menghakimi, dan menjunjung praduga tak bersalah.
