PALEMBANG BARU — Puluhan masyarakat yang tergabung dalam Sriwijaya Coruption Whatch Sumatera Selatan, Rabu (25/7), melakukan aksi di depan kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, di jalan Kapten Ahmad Riva’i Kecamatan Ilir Barat I Palembang.
Puluhan masyarakat ini mendesak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, agar memberhentikan oknum Kepala SMAN 6 Palembang yang diduga telah melakukan pungutan liar pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2018.
Pungutan berdalil sumbangan yang dilakukan pihak sekolah melalui Komite sekolah sangat diresahkan orang tua wali murid, pasalnya sumbangan untuk sarana prasaran sekolah dibebankan kepada wali murid.
Setiap wali murid dipungut sumbangan berkisar Rp. 5.250.000,-, untuk kebutuhan sarana prasaran sekolah.
Koordinator Aksi, Almi Ginting menyampaikan, Srijaya Coruption Whatch Sumatera Selatan, meminta keseriusan dinas pendidikan untuk menyoroti hal ini, pasalnya ini sangat membebankan dan meresahkan wali murid.
“Kami meminta ini menjadi perhatian serius, dinas pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, Kami meminta agar oknum Kepala Sekolah diberhentikan dari Jabatannya,”kata Almi.
“Program sekolah gratis serta dana Biaya Oprasional Sekolah (BOS), untuk praktek dan lainnya itu dikemanakan, jika Rp 5.250.000,- dikalikan dengan 250 siswa, nominal Rp 1.5 Milyar uang sumbangan dari wali murid, pertanggung jawabannya seperti apa,”tegas Almi.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel Widodo mengatakan, sebetulnya dirinya ingin pendidikan ini transparan, dan akuntabel.
“SMA dan SMK baru masuk tahun lalu ditangan saya. Kalau kalian mengawal saya, saya pastikan bersih. Karena tes dibuka, dan diawasi. Saya berharap tahun depan, SMA 5 , SMA 3 dan SMA 6 bisa mengikuti langkah dari SMA 1 dan SMA 17 dalam proses PPDB. Dimana siswa yang diterima adalah siswa yang memiliki potensi akademik, ”
Widodo menegaskan, tiga hari lalu, SMAN 6 Palembang diaudit Irjen SMA. Nanti hasil audit akan diumumkan. “SCW mengawasi saya. Tidak semua kepsek baik. Jadi perlu investigasi, terkait sangkaan. Jika terbukti melakukan pungutan, akan kita tindak dengan dipecat.
Widodo mengungkapkan, saat ini pihaknya dilematis. ” Saya mau orang kaya tidak sekolah negeri. Karena mereka banyak uang. Jadi bisa bayar dimana saja. Sekolah negeri itu harusnya untuk orang miskin. Hanya disini orang kaya mau masuk negeri. Orang-orang berbondong-bondong masuk negeri. Kalau di negara luar, orang kaya menyekolahkan anaknya di sekolah swasta,”tutupnya.(NT)
