Palembang,Pb – Aliansi Alumni Mahasiswa PGRI Palembang menggelar aksi protes terkait dugaan pelanggaran dalam proses pemilihan ketua dan kepengurusan baru PGRI Provinsi Sumatera Selatan. Rebu (11/12/2024.) Aksi yang dipimpin oleh Ade Syawal Diansyah, S.Pd, sebagai koordinator, menyoroti berbagai dugaan penyimpangan yang dianggap tidak sesuai dengan aturan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi.
Dalam aksi tersebut, Aliansi menilai adanya indikasi kepentingan kelompok tertentu yang berpotensi mengganggu netralitas dan transparansi pemilihan. Selain itu, mereka mempertanyakan proses pendaftaran calon ketua yang dinilai tidak sah karena tidak melalui prosedur yang semestinya.
Menurut pernyataan Aliansi, prosedur pendaftaran seharusnya dilakukan melalui:
- Pembentukan panitia penjaringan dari pengurus PGRI Sumsel dan cabang.
- Sosialisasi syarat pendaftaran kepada seluruh PGRI cabang se-Sumsel.
- Pembentukan panitia Steering Committee (SC) dan Organizing Committee (OC) secara independen.
Jika prosedur ini tidak dijalankan dan hanya ditetapkan oleh ketua serta sekretaris, Aliansi menilai proses tersebut tidak sah. Selain itu, mereka meminta PB PGRI untuk mengambil alih persiapan pemilihan guna menjaga kondusivitas dan keadilan.
Dalam aksi yang berlangsung di kantor PB PGRI, perwakilan aksi diterima oleh Asep Deny, Sekretaris Bidang PPLP Pendidikan Perguruan Tinggi. Menanggapi tuntutan tersebut, Asep Deny menyatakan akan segera meneruskan aspirasi dan tuntutan Aliansi kepada pimpinan PB PGRI.
Selain tuntutan terkait mekanisme pemilihan, Aliansi juga meminta audit keuangan PGRI Sumsel oleh Kantor Akuntan Publik. Mereka menekankan perlunya transparansi dalam pengelolaan anggaran yang selama ini dianggap tidak jelas oleh para anggota.
Aliansi menegaskan akan kembali turun ke lapangan pada Selasa, 17 Desember 2024, untuk mengawal perkembangan tuntutan ini. Mereka juga merencanakan aksi di PGRI Sumatera Selatan sebagai bentuk komitmen dalam memperjuangkan transparansi dan menolak kepentingan oligarki di dalam tubuh organisasi.
“Kami meminta PB PGRI untuk segera mengambil alih proses ini dan melakukan audit keuangan demi menjaga transparansi serta netralitas dalam pemilihan kepengurusan baru,” ujar Ade Syawal Diansyah.
Aksi ini diharapkan dapat mendorong langkah konkret dari PB PGRI untuk memastikan pemilihan kepengurusan PGRI Sumatera Selatan berjalan adil, transparan, dan sesuai dengan AD/ART organisasi. (Ali)
