PALEMBANG BARU, MUARAENIM – Plt Bupati Kabupaten Muara Enim H Juarsah SH menyampaikan bahwa dana untuk penanganan covid -19 di Kabupaten Muara Enim sudah mencapai Rp 305 Miliar Rupiah. Dan bisa terus bertambah bila situasi covid – 19 belum juga teratasi.
Hal ini disampaikanya ketika mendapat kunjungan petinggi Provinsi Sumatera Selatan di posko Covid-19 Kabupaten Muara Enim di Komplek Perkantoran Islamic Center Muara Enim, Kamis Siang (21/05/2020) lalu.
Dijelaskan Juarsah bahwa Sejak dibentuk Gugus Tugas Covid 19 telah mulai berbagai kegiatan diantaranya mengaktifkan pencegahan di tingkat desa/kelurahan dengan melibatkan semua pihak.
“Kita juga sudah merelokasi dan refocusing anggaran sebanyak 3 kali dngan total anggaran Rp. 146 milyar. Dimana dana itu diperuntukkan deteksi dini, persiapan ruang isolasi dan pembelian Alat Pelindung Diri, serta persiapan sarana prasarana rumah sehat Islamic Center sebanyak 62 ruangan, yang baru berisi 4 orang dan sebelumnya sempat terisi sebanyak 18 orang. “Di islamic ini sebagai tempat isolasi hasil tracking keluarga yang positif.” Ungkapnya.
Ditambahkan Juarsah dana untuk persiapan jaring pengaman sosial sebesar Rp. 57 milyar dan penanggulangan dampak ekonomi sebesar Rp. 16 milyar dan bila ditambah alokasi belanja tidak terduga menjadi Rp. 305 milyar.
“Sarana prasarana rujukan, kita punya RS rujukan RS HM Rabain dan RS Bukit Asam Medika dan 110 tempat tidur rumah sehat Islamic Center. Sedangkan cadangan pangan Kabupaten Muara Enim tersedia 246 ton yang dititipkan di Bulog Lahat ” Jelasnya.
Terkait dana berkisar Rp 305 Miliar tersebut, tidak ada sepeserpun dialokasikan untuk membantu kegiatan insan jurnalis Kabupaten Muara Enim yang melakukan peliputan disituasi pandemi covid – 19, yang bertugas memberikan informasi update kepada masyarakat mengenai perkembangan covid – 19 di Kabupaten Muara Enim.
Hal ini disampaikan Ketua DPD Ikatan Wartawan Online ( IWO) Kabupaten Muara Enim Nursamsu Aben pada press release IWO Kabupaten Muara Enim terkait besarnya dana penanganan covid – 19 di Kabupaten Muara Enim, dikantor DPD IWO Kabupaten Muara Enim jalan lintas Palembamg, Kamis (04/06/2020)
” Sekedar untuk diketahui oleh publik bahwa Para jurnalis yang bertugas di Kabupaten Muara Enim juga sukarelawan tanpa dibayar sepeser pun dalam mencari infornasi dan menayangkan berita masalah covid – 19 di Kabupaten Muara Enim walaupun dana penanganan covid -19 diKabupaten Muara Enim dinilai sangat pantastis.
Kita cuma meminta dana yang besar itu memang benar-benar sesuai peruntukan, jangan ada indikasi mencari kesempatan dalam kesempitan apalagi disalahgunakan” Ujarnya.
” Mungkin ada didaerah lain, yang insan jurnalisnya dibantu oleh Pemerintah dalam melakukan tugas disituasi covid – 19 ini, mencari informasi dan mempublikasikan update perkembamgan situasi covid – 19 didaerahnya masing masing. Ada disisipkan anggarannya. Namun untuk di Kabupaten Muara Enim sejauh ini tidak ada sepeserpun ” Tegas Lelaki yang akrab disapa Aben ini.
” Kita jurnalis Kabupaten Muara Enim tidak menuntut khususnya dari Ikatan Wartawan Online ( IWO) Kabupaten Muara Enim. Kita juga bertugas secara suka rela, pejuang kemanusiaan juga.Sama seperti halnya para petugas medis yang berada di garda terdepan, penuh resiko. Insan jurnalis Muara Enim juga sangat terdampak karena pandemi covid – 19 ini. Juga bisa tertular covid – 19 ” sambungnya.
Terkait besarnya dana penanganan covid – 19 di Kabupaten Muara Enim, Ketua IWO Kabupaten Muara Enim juga meminta semua elemen daerah untuk ikut mengawasi penggunaannya. Karena kata dia, Presiden Joko Widodo juga telah mengeluarkan sejumlah aturan untuk penanganan pandemi virus korona (Covid-19). Salah satunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 yang mengatur kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan yang kini telah disahkan menjadi Undang-Undang (UU).
Dalam hal ini lanjutnya. Ini juga sejalan dengan Tim Pengawas (Timwas) Penanganan Bencana Pandemi Covid-19 DPR RI, meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan pengawasan secara detail terhadap penggunaan anggaran ini.
Ketua Timwas Penanganan penanganan bencana pandemi covid – 19 DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar pernah menyampaikan bahwa Perppu ini memberikan kewenangan kuat kepada eksekutif, baik itu Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bank Indonesia (BI), maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menangani dampak ekonomi akibat Covid-19.
” Kita juga berdo’a semoga bencana Pandemi Covid 19 bisa cepat berlalu, khususnya di Bumi Serasan Sekundang sehingga kehidupan kita dan aktivitas kita bisa kembali normal seperti biasa ,” harapnya.
Sementara itu, terkait tidak adanya pos dana untuk insan jurnalis Kabupaten Muara Enim dari dana yang disiapkan Pemkab Muara Enim dalam penanganan covid – 19 juga dibenarkan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Ardian Arifanardi, AP, M.Si ketika dikonfirmasi melalui Kabidnya Ronni.
Dikatakan kalau untuk di Kabupaten Muara Enim tidak ada dananya bagi jurnalis yang melaksanakan tugas disituasi covid – 19 ini.
” Kalau didinas kominfo tidak ada, bahkan dana yang ada dikominfo karena pandemi covid -19 ini mala kena pengurangan. Di Kabupaten Muara Enim tidak ada, darimana sumber dananya ” Ujar Roni, Selasa (02/06/2020).
Senada juga di sampaikan Juru bicara Satuan Gugus Tugas (Satgas) Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Muara Enim Panca Surya Diharta, Rabu (03/06/2020).
” Kita hanya menyampaikan perkembangan atau situasi terkini kepada media sebagai dasar pemberitaan dan sumber berita, terkait melibatkan media itu tidak ada perjanjian sebagai jubir saya hanya sebagai perantara antara Pemerintah dengan media bagi yang mau dan membutuhkan berita terkait covid-19.
Terkait anggaran jubir tidak ada dana dan anggaran semua yang dikeluarkan jubir biaya sendiri, untuk yang mempunyai dana dan anggaran adalah kominfo silakan anda koordinasi ke kominfo untuk lebih jelas terkait pendanaan atau anggaran ” Tulisnya (TIM – IWO Muara Enim)
