PALEMBANG BARU – Tim Advokasi Pasangan Calon (Paslon) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru dan Mawardi Yahya (HDMY) hari ini menggelar konfrensi pers bertempat di Rumah Tamu Cafe And Resto jalan, Sumpah Pemuda Blok M 7 Ilir Barat 1 Palembang, Kamis (26/04).
Dalam kesempatan ini saat membuka acara di hadapan puluhan awak media yang hadir Dhabi K Gumayira ketua tim Advokasi HDMY mengajak semua pasangan calon agar Pilkada Gubernur Sumsel berjalan dengan Jujur dan Adil.
Dhabi juga menjelaskan pihaknya telah melayangkan secara resmi surat kepada INASGOC dalam hal ini Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk meninjau sosialisasi Asian Games karena beraroma pilgub Sumsel karena dimanfaatkan untuk kepentingan dan Sosialisasi Pasangan Calon Gubernur tertentu
Dhaby mengatakan, bahwa saat ini sudah banyak pelanggaran yang dilakukan Paslon lain sehingga menciderai Pilkada jujur dan adil di Pilgub Sumsel
“Saya berharap Pilkada Gubernur Sumsel 2018 ini dapat berjalan Jujur, Adil dan Fair. Namun, saat ini sudah tidak jujur dan adil lagi,” ujarnya.
Lanjut Dhaby,”, Pilkada saat ini berbarengan dengan Asian Games, tapi digunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dengan memakai sosialisasi Asian Games sebagai ajang kampanye salah satu paslon.
“Ada 30 sesi event sosialisasi Asian Games diduga telah ditunggangi untuk kepentingan politik Paslon tertentu. Target sosilisasi yang ditunggangi kepentingan politik sangat acak mulai dari RT/RW Petani sampai organisasi masyarakat. Sampai Haji dan Umroh juga, apa hubungannya haji umroh dengan Asian Games,” Dhaby mepertanyakan.
Ditambahkannya, oknum yang melakukan sosialisasi Asian Games selalu bernaung dengan Inpres dan Kepres. Semestinya dalam Inpres tersebut, seharusnya sebagai pengarah saja tidak boleh melakukan sosialisasi.
“Berdasarkan Kepres Nomor 15 tahun 2017 tentang Panitia Nasional penyelenggaraan Asian Games Gubernur Sumsel bersama Gubernur DKI Jakarta dan Gubernur Jawa Barat hanya sebagai anggota pengarah yang diketuai oleh Wakil Presiden,” jelasnya.
Menurutnya, berdasarkan pasal 6 tidak ada satupun aturan yang menugaskan panitia pengarah untuk melakukan sosialisasi Asian Games.
“Kami sudah membuat surat terbuka kepada ketua tim pengarah Inasgoc yakni Wakil Presiden untuk mengevaluasi sosialisasi yang ditunggangi kepentingan politik. Kami minta Bawaslu memantau pergerakan sosialisasi Asian Games dan berharap keluhan kami ini dapat segera di tindak lanjuti,” tutupnya. (Red)
