Palembang, PB — Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengambil langkah tak biasa saat rapat evaluasi kinerja Pemerintah Kota Palembang Tahun 2025. Ia membagikan ratusan kain kafan kepada aparatur sipil negara (ASN), Rabu, 31 Desember 2025. Aksi simbolik itu langsung menyita perhatian publik.
Pembagian kain kafan dilakukan di hadapan pejabat struktural Pemkot Palembang, mulai dari kepala organisasi perangkat daerah (OPD), kepala badan, hingga camat. Ratu Dewa menyebut, kain kafan itu bukan sekadar simbol religius, melainkan pengingat tentang tujuan utama pengabdian ASN sebagai pelayan masyarakat.
“Kita semua akan kembali ke sana. Ini pengingat agar amanah yang diberikan kepada kita dijalankan sebaik-baiknya,” kata Ratu Dewa.
Menurut Ratu Dewa, setiap jabatan publik memiliki konsekuensi moral dan spiritual. Ia menegaskan bahwa jabatan bukan sekadar posisi administratif, melainkan amanah yang suatu saat harus dipertanggungjawabkan.
“Setiap jabatan tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, tetapi juga secara moral dan spiritual,” ujarnya.
Ia menilai, kepercayaan publik terhadap ASN Kota Palembang harus dijaga dengan integritas dan tanggung jawab, terlebih di tengah tuntutan pelayanan publik yang semakin tinggi.
Dana Pribadi, Bukan APBD Palembang
Menjawab potensi polemik, Ratu Dewa memastikan bahwa pembagian kain kafan tersebut tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Seluruh biaya, kata dia, berasal dari dana pribadi.
“Ini murni dana pribadi. Tidak menggunakan APBD,” kata Ratu Dewa.
Simbolisme Kuat di Tengah Tuntutan Reformasi Birokrasi
Langkah tak lazim ini menimbulkan beragam tafsir. Sebagian kalangan menilai simbol kematian sebagai peringatan keras bagi ASN agar tidak menyalahgunakan wewenang. Namun, di sisi lain, muncul pertanyaan tentang sejauh mana pendekatan simbolik efektif mendorong peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi di lingkungan Pemkot Palembang.
Di tengah sorotan publik terhadap kualitas pelayanan pemerintah daerah, pesan moral yang disampaikan Ratu Dewa menjadi penegasan bahwa jabatan publik bukan ruang nyaman, melainkan tanggung jawab yang kelak harus dipertanggungjawabkan.(red)
