PALEMBANG BARU – Terkait kinerja PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya (SP2J) yang dinilai terus merugi, Fraksi Partai NasDem dan partai Persatuan Pembangunan meminta Walikota Palembang agar segera mengevaluasi kinerja jajaran PT SP2J tersebut tentang manajemen sistem pengoIahan transpotasi yang dilakukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang.
Melalui juru bicaranya, H. Paidol Barokah, fraksi ini mempertanyakan terkait dana penyertaan modal yang diberikan.
“Kita minta laporan terkait penyertaan modal dan mengapa perusahaan ini merugikan terus menerus,” sampainya dalam Rapat Paripurna ke -8 Masa Persidangan ke II, terkait pandangan umum fraksi – fraksi tentang laporan pertanggung jawaban penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Palembang tahun anggaran 2019.
Hal serupa juga disampaikan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) yang juga menyorot kinerja PT SP2J dalam pengelolaan Transmusi.
Ketua Fraksi PAN, Ruspanda Karibullah bahkan mendesak Walikota Palembang agar segera mengevaluasi jajaran BUMD khususnya di PT SP2J.
“Menurut pandangan kami, management perusahaan ini tidak berjalan maksimal, hal tersebut didasari dengan hasil laporan penggunaan APBD PT SP2J tahun 2019. Dalam kesempatan ini kami sampaikan bahwa disubsidinya perusahaan ini secara continue dari tahun ke tahun tidak sebanding dengan pelayanan yang dirasakan masyarakat,” ungkapnya.
Sementara itu, fraksi PKS, melalui juru bicaranya, mempertanyakan terkait kisruh tagihan PDAM Tirta Musi bulan Juli 2020. Dimana, seharusnya manajement memberikan sosialisasi sejak dini secara masif ke masyarakat.
“Harusnya diberitahu sejak awal bahwa kelebihan beban pemakaian PDAM bulan Mei dan Juni 2020 akan diakumulasikan ke tagihan bulan Juli, karena tidak dilakukannya pembacaan meter efek pandemi covid, sehingga masyarakat tidak kaget dan bisa mengantisipasi sejak dini,” ungkapnya.(*)
