PALEMBANG, Penasumatera.co.id – Guna mengentaskan masalah kawasan kumuh di ibu kota Sumatera Selatan (Sumsel) ini, bukan hanya dilakukan dengan pembangunan fisik semata. Selain itu, ada juga dengan pemberdayaan usaha mikro kecil mengah (UMKM).
KoordinatorKota (Korkot) Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), M Rovie Khuswana, dalam workshop bertema Business Development Center (BDC) Sriwijaya, di Hotel Emilia, Selasa (1/8), mengatakan, hal itu dilakukan untuk mengembangkan dunia usaha yang mandiri, berkelanjutan dan mampu bersaing. ”
Supaya masyarakat juga memiliki kekuatan ekonomi,”katanya.
Roviemenyebutkan, pihaknya memberikan pinjaman kepada kelompok UMKM, sementara untuk besarannya bervariasi. Tergantung usaha yang dilakukan nantinya.
Namun sebelum terlaksana, pihaknya terlebih dahulu memberikan pemahaman kepada warga dan dinas terkait. Sehingga program tersebut bisa berjalan dengan baik.
“Kita lakukan pembinaan bagi kelompok usaha. Sehingga ketika program sudah digulirkan, bisa berjalan dengan baik. Untuk besarannya sendiri mulai Rp 1 juta sampai dengan Rp 5 juta setiap kelompok UMKM,”ujarnya.
Sementara itu, anggota Komite DBC Palembang, Albert Medianto mengatakan, saat ini ada sekitar 1300 hektar kawasan kumuh di Palembang yang di dominasi berada di kawasan Seberang Ulu di bantaran Sungai Musi.
Dijelaskannya, Program DBC itu nantinya akan dibentuk swadaya masyarakat, untuk diberikan pinjaman modal guna mengembangkan usaha.
“Selain kita benahi dengan pembangunan fisik, juga kita bangun dengan pemberdayaan usaha,”katanya.
Albert menambahkan, saat ini ada beberapa program untuk mengatasi kawasan kumuh melalui dana dari Pemerintah Pusat. Seperti NUSP, Kotaku dan ada juga program dari Kota Palembang.
“Semua program berjalan, tapi kita tidak bisa mengatasi kawasan kumuh tersebut secara langsung. Karena dananya terbatas,”pungkasnya. (my)
