JAKARTA, PB – Presiden Joko Widodo meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melibatkan masyarakat untuk mengawasi praktik politik uang setiap pelaksanaan Pemilu. Menurutnya, politik uang masih menjadi penyakit dalam pesta demokrasi di Indonesia.
“Saya pernah ikut pemilihan Walikota dua kali, pemilihan Gubernur dua kali karena dua ronde, pemilihan presiden dua kali. Jadi kalau ada yang membantah tidak ada (politik uang), saya akan sampaikan apa adanya, ada,” ujar Presiden dalam acara Konsolidasi Nasional Bawaslu 2022 di Jakarta, Sabtu (17/12/2022).
Karenanya, dia meminta Bawaslu makin menggencarkan edukasi politik dan literasi. Hal itu untuk menjaga Pemilu yang berintegritas dan berkualitas tanpa politik uang.
Dia juga meminta Bawaslu memperketat aturan terhadap praktik politik uang. Terlebih sanksi yang diterapkan masih sangat minim.
“Libatkan masyarakat untuk memperkecil peluang terjadinya politik uang. Karena jika dibiarkan berlama-lama, ini akan mengganggu demokrasi kita, demokrasi Indonesia,” katanya.
Kepala Negara mengatakan, Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus merinci aturan secara jelas sehingga tidak multitafsir. Aturan dan sanksi juga harus disosialisasikan kepada masyarakat luas agar tidak ada yang mengelak dari pelanggaran.
Konsolidasi Nasional Bawaslu 2022 merupakan acara konsolidasi nasional kedua yang dihadiri Presiden Jokowi. Sebelumnya, dia menghadiri acara serupa yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta.
