Palembangbaru.com, PALEMBANG – Tema dunia karet lengkap dengan nasib petani karet di Sumatera Selatan saat ini punya hit tinggi. Sebagai provinsi yang punya luasan kebun karet 1,3 juta hektar dengan total produksi 1 juta ton pertahun, Sumsel memang layak jadi prioritas penumbuhan industri karet dan produk turunannya.
Beragam ide muncul sebagai opsi peningkatan kesejahteraan ekonomi petani karet. Mulai ide pendirian serikat petani, unit pemasaran bersama, replanting hingga opsi pendirian pabrik ban. Pemprov Sumsel juga tak terhitung kalinya mengeluarkan kebijakan yang mendorong penumbuhan industri karet yang salah satunya penyiapan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-api.
Menarik dicermati apa yang dilakukan Pemkab Muba. Program hilirisasi karet yang kini digeber di Muba bertumpu pada penanganan karet sejak dari hulu.
“Kami, saya dan Pak Dodi Reza Alex Noerdin, berpikir menangani dunia karet ini harus mengedepankan sentuhan yang humanis yakni soal membangun perilaku dan pola pikir petani. Kalau dari pelakunya di tingkat bawah sudah siap maka pendirian pabrik ban menurut saya sekedar satu opsi peningkatan ekonomi masyarakat petani karet. Faktanya Pemkab Muba sudah menjalankan banyak opsi. Sebutlah replanting, pemberian bibit gratis, penerapan aspal karet, mendorong tumbuhnya industri rumahan semisal produksi asap cair hingga produk turunan sederhana. Langkah sederhana ini mampu menaikkan harga karet yg lebih kongkrit serta masuk akal bagi alam pikir petani. Petani tidak dibiarkan sendiri. Dari soal pengetahuan bibit, penanaman, pasca tanam hingga pasca panel didampingi. Kita gandeng akademisi, industri pupuk hingga perbankan,” ujar Plt Bupati Muba Beni Hernedi, Jumat (15/3).
Beni yang notabene adalah satu paket kepemimpinan dengan Bupati Muba non aktif, Dodi Reza Alex Noerdin tidak menolak pendirian pabrik ban. “Jangankan pabrik ban, aspal karet saja kita lekukan demi peningkatan harga karet. Tetapi berpikir dan bertindak membela rakyat itu jangan instan. Kita terjun benar mulai dari awal. Varian pilihan harus ada. Pak Dodi benar, sebab menyediakan pilihan yang bersifat masal agar serapannya di pasar tinggi,” tegas Beni.
Penegasan Beni seturut dengan penjelasan Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Dinas Perkebunan Sumsel Rudi Arpian, yang menyebut petani karet mampu didorong menghasilkan kualitas karet kering (kkk)sesuai standar industri. “Seperti yang terjadi di Muba untuk bahan baku aspal karet misalnya. Walaupun saat ini KKK di Sumsel bervariasi mulai 45% hingga 80%,” terang Rudi kemarin.
Rudi pun mengakui bahwa di Sumatera Selatan, jumlah unit pengolahan dan pemasaran bersama (UPPB) justru terbilang minim. Berdasarkan data Dinas Perkebunan Sumsel, UPPB di provinsi baru berjumlah 152 unit dengan luas lahan karet seluas 1,3 juta hektar. Setidaknya dibutuhkan dukungan dari 3.000 UPPB.
Terkait minimnya UPPB Pemkab Muba tampil aktif. “Sebab UPPB dapat membantu petani mendapatkan harga karet yang lebih baik. Harga karet di pelelangan atau di UPPB berkisar Rp 7.800-Rp 8.100 per kilogram. Harga ini lebih baik dibandingkan jika petani menjual karet secara swadaya dengan harga Rp 5.000-Rp 5.500 per kilogram. Saat ini kita juga fasilitasi UPPB berhubungan langsung dengan pabrik karet sehingga harga karet tinggi,” tutur Beni.
Diakhir penjelasan Beni kembali menegaskan bahwa ‘rakyat karet’ sedang sakit. Jangan sekonyong-konyong dioperasi dan mengabaikan diagnosa.
“Kita mau sembuhkan jadi coba cek bibit karetnya, cara bertanamnya, penyediaan barang bakunya, terus lihat juga mekanisme jualnya. Kita mulai mengumpulkan petani diajak ngobrol meningkatkan kualitas, menyusun rantai jual beli mulai lelangnya hingga dapat harga terbaik. Soal replanting perlu uppb, petani tidak dibiarkan sendiri. Tahap berikutnya hilirisasi. Soal pabrik ban itu hanya salah satu opsi sedangkan yang dilakukan Pemkab Muba sejak Pak Dodi dan saya disumpah banyak opsi,” rinci Beni.
