PALEMBANG BARU – Sejumlah massa yang tergabung dalam Garda Alam Pikiran Indonesia (Garda Api) Sumatra Selatan (Sumsel) mendatangi Kantor DPRD Palembang, Senin (4/6/2018) siang. Massa mempertanyakan kebijakan anggaran yang dibuat oleh DPRD Palembang.
Sayangnya, massa peserta aksi demonstrasi tersebut tidak berhasil menemui satupun anggota DPRD Palembang yang berada di tempat. Akhirnya, perwakilan massa pun menyampaikan tuntutan dan aspirasinya kepada Kepala Bagian (Kabag) Humas Sekretariat DPRD Palembang, Repelita Siregar.
Repelita ketika dibincangi wartawan membenarkan pihaknya baru saja menerima aspirasi dari sejumlah massa pendemo yang menamakan diri Garda Api. “Kita siap menampung aspirasinya, dan menyampaikan ke Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, serta pimpinan komisi terkait persoalan ini,” kata Repelita.
Sementara itu, dalam aksi massa yang berlangsung damai itu, massa menyampaikan sejumlah tuntutan. Diantaranya adalah, mempertanyakan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang terkait penambahan honor ketua RT dan RW, karena belum dibicarakan, bahkan belum disetujui DPRD Palembang.
Melalui Koordinator Aksi Garda Api, Yan Hariranto menyebutkan, selain itu Garda Api menduga keputusan Pjs Wali Kota Palembang tersebut, menguntungkan pihak-pihak tertentu dalam kontestasi Pilkada Kota Palembang.
“Kami berharap Pilkada Kota Palembang berjalan dengan jujur dan adil. Sebagai generasi penerus bangsa, kami siap mengawal demokrasi adil dan beradab di Palembang,” kata Yan.
Massa pendemo juga mengungkapkan, adanya dugaan pemotongan uang Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) dari beberapa oknum pejabat Pemkot Palembang, dengan tujuan yang tidak jelas.
“Kami meminta aparat penegak hukum untuk menyelidiki kasus ini sesegera mungkin,” bebernya, sembari berharap mendapat penjelasan dan klarifikasi yang konkret dari DPRD Palembang secepatnya. (Red)
