Palembang, PB – Kunjungan kerja Spesifik Komisi XII DPR RI ke Palembang, akhir November 2025, menjadi panggung penting bagi PT PLN (Persero) untuk menegaskan komitmennya memperkuat sistem kelistrikan Sumatera Selatan. Di hadapan para legislator, manajemen PLN menjanjikan peningkatan keandalan pasokan dan percepatan elektrifikasi sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi kawasan.
Sumatera Selatan selama ini dikenal sebagai lumbung energi nasional. Namun realitas di lapangan masih menunjukkan paradoks: 24 desa di wilayah ini belum menikmati listrik, dan infrastruktur transmisi masih menghadapi keterlambatan proyek serta ketergantungan sistem antarwilayah yang rentan.
PLN menyampaikan strategi penguatan melalui pembangunan backbone transmisi 500 kV dan optimalisasi pembangkit berkapasitas 8.000 MW, dengan kontribusi 2.998 MW dari Sumsel. Ambisi besar ini disebut akan menjadi tulang punggung interkoneksi energi nasional sekaligus mendorong pertumbuhan industri yang membutuhkan kepastian pasokan.
“PLN terus memperkuat sistem kelistrikan melalui pembangunan backbone transmisi 500 kV. Upaya ini memastikan fleksibilitas pasokan antarwilayah dan mendukung pertumbuhan ekonomi,” tegas Purnomo, Direktur Operasi Pembangkit Gas PLN Indonesia Power.
Senior Manager Sistem Transmisi II PLN UIP3BS Sumatera, Rikardo Siregar, turut menyampaikan bahwa pengelolaan sistem penyaluran dan pengaturan beban yang andal menjadi prioritas utama.
“PLN UIP3B Sumatera terus meningkatkan keandalan jaringan transmisi, memperkuat pemeliharaan preventif, serta mempercepat proyek strategis yang mendukung kestabilan sistem kelistrikan Sumatera. Sinergi dengan Komisi XII DPR RI dan seluruh pemangku kepentingan memperkuat langkah PLN dalam menghadirkan pasokan listrik yang aman, stabil, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Sementara Manager PLN UPT Palembang, Hasbullah, menambahkan bahwa penguatan jaringan transmisi dan pengaturan beban merupakan elemen penting dalam menjaga kontinuitas pasokan bagi pelanggan di seluruh Sumatera Selatan.
Namun, tantangan tidak sederhana. Ketersediaan energi yang cukup tidak otomatis berarti akses yang merata. Keterlambatan penyelesaian proyek transmisi, pemeliharaan jaringan yang belum optimal, serta kesenjangan antara pusat produksi dan lokasi konsumsi masih menjadi pekerjaan besar.
Komisi XII DPR RI mengingatkan bahwa percepatan penyelesaian desa belum berlistrik harus menjadi prioritas nyata, bukan sekadar agenda seremonial.
“Sumsel adalah lumbung energi nasional, tetapi masih ada desa yang gelap. Penyelesaian 24 desa harus dipercepat,” ujar Sugeng Suparwoto, Ketua Tim Komisi XII.
PLN UIP3B Sumatera menyebut penguatan jaringan transmisi, peningkatan pemeliharaan preventif, dan percepatan proyek strategis menjadi fokus utama. Sinergi lintas lembaga dipandang sebagai kunci untuk keluar dari lingkaran persoalan struktural.
Dengan pertumbuhan kebutuhan listrik 4,19% dan target peningkatan hingga 8% melalui pembangunan smart grid dan kawasan industri, Sumatera Selatan berada pada persimpangan penting: mampu menjelma menjadi pusat energi nasional yang modern, atau kembali terjebak dalam narasi janji yang tak kunjung utuh.
Editorial ini menilai:
- Komitmen PLN patut diapresiasi, tetapi publik berhak menagih peta jalan yang transparan dan terukur;
- Progres penyelesaian 24 desa harus diumumkan berkala sebagai bentuk akuntabilitas;
- Akselerasi proyek 500 kV harus menjadi prioritas nasional, bukan hanya regional.
Momentum kolaborasi pemerintah, legislatif, dan PLN harus menjelma menjadi capaian konkret, bukan sekadar laporan rapat.
Indonesia Terang 2030 bukan slogan; ia harus dipastikan hadir dalam bentuk lampu yang menyala di rumah-rumah masyarakat paling terpencil sekalipun.(Red))
