Palembangbaru.con PALEMBANG – Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sumsel dinilai telah melakukan hal yang tak lazim atau keluar dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Hal ini dikatakan anggota Komisi I DPRD Sumsel, Elianuddin HB dan Wakil Ketua Komisi III, Agus Sutikno, Rabu (14/2/2018).
“KPUD ini sudah ngawur, banyak kegiatan yang tidak penting dilakukan. Seperti jalan santai bagi-bagi hadiah, serta pengundian nomor urut calonkada di hotel, untuk apa itu? Itu kan salah, padahal bisa pakai kantor,” kata Elianuddin.
Menurutnya, anggaran KPUD Sumsel sangat besar jika dibandingkan dengan daerah lain di Pulau Jawa yang memiliki jumlah penduduk dan mata pilih yang lebih banyak.
“Lihat saja ke Banten, penduduknya 10 juta dengan mata pilih sekitar 8 juta penduduk hanya menganggarkan sekitar Rp270 Miliar. Sementara, Sumsel dengan 5,4 juta penduduk anggaran Pilgub mencapai Rp350 Miliar. Lihat dari perbandingan ini saja sudah sangat besar. Kami juga sudah sampaikan ke KPU Pusat, dan mereka juga heran dengan anggaran KPUD Sumsel yang terkesan berlebihan. Harusnya, BPKAD cek dulu apa saja peruntukkannya, jangan langsung tanda tangan,” jelasnya.
Masih kata dia, Komisi I juga tidak pernah terlibat dalam rapat penentuan anggaran penyelenggaraan Pilkada oleh KPUD Sumsel.
“Yang jelas kami tidak terlibat dan tidak dilibatkan pada penentuan anggaran KPUD Sumsel. Jadi kalau ada apa-apa kami tidak bertanggung jawab, silahkan saja untuk Kejaksaan dan Polisi jika ingin memeriksa laporan keuangan KPUD Sumsel,” kata Politisi NasDem ini.
Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPRD Sumsel, Agus Sutikno yang sangat menyayangkan tindakan dari KPUD Sumsel melakukan kegiatan yang bukan jadi prioritas utama sesuai tugas pokok dan fungsi KPU.
“Suksesnya pilkada itu kan memang tugas pokok dan fungsi KPU, tapi dengan menggelar acara di hotel mewah itu bukan prioritas. Karena saya lihat di beberapa daerah itu melakukan tahapan pemilihan kepala daerah hingga pengundian nomor urut pun digelar di kantor KPU sendiri,” ujar Agus.
Menurutnya, KPUD harus lebih memikirkan kondisi keuangan Sumsel yang sedang memprihatinkan.
“Kita kan sekarang sedang susah keuangan, KPUD malah buat acara yang tidak terlalu penting, seperti acara gerak jalan, gelar pengundian nomor urut di hotel,” imbuhnya
Oleh karena itu, pihaknya segera membahas masalah tersebut di Komisi III usai agenda kunjungan kerja (kunker) DPRD Sumsel.
“Nanti akan kita bicarakan lagi setelah kunker ini,” singkatnya.
Sementara, Ketua KPUD Sumsel, Aspahani mengatakan semua acara yang dilakukan KPU Sumsel sudah melalui perencanaan dan pertimbangan.
“Beberapa acara seperti pendaftaran dan penetapan calonkada sudah kita lakukan di kantor. Untuk penggunaan fasilitas hotel pada pengundian nomor urut calonkada itu tentu disesuaikan dengan anggaran yang sudah kita buat di awal penentuan anggaran oleh sekretariat,” ujarnya ketika dikonfirmasi via telepon.
Untuk anggaran penyelenggaran Pilgub Sumsel, kata Aspahani, mencapai Rp358 Miliar yang pada pengajuan sebelumnya mencapai Rp441 Miliar.
“Awalnya kita ajukan Rp441 Miliar namun dikoreksi menjadi Rp 358 Miliar. Tentu pengurangan itu sudah disetujui oleh DPRD baik Komisi I dan Komisi III,” tutupnya. (ard)
