PALEMBANG BARU – Rencana Pemerintah Pusat untuk menaikkan iuran peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan. Rupanya tidak hanya menuai kritik dari beberapa tokoh-tokoh nasional saja tetapi juga menuai kritik dari beberapa tokoh masyarakat di daerah salah satunya adalah tokoh masyarakat di Sumatera Selatan. Febuar Rahman.SH.
Menurut Febuar wacana menaikkan iuran BPJS Kesehatan ini kembali muncul setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan, besaran kenaikan iuran tersebut mencapai 100 persen. Artinya, peserta JKN kelas I yang tadinya hanya membayar Rp 80.000 per bulan harus membayar sebesar Rp 160.000. Kemudian untuk peserta JKN kelas II yang tadinya membayar Rp 51.000 menjadi Rp 102.000 dan jika itu terjadi bisa di bayangkan berapa besar beban yang akan dipikul oleh masyarakat dan ini akan menimbulkan permasalahan baru.
“Kenaikan iuran sebesar 100 persen yang diajukan pemerintah harus dikaji ulang. Utamanya, bagi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) alias peserta mandiri. Pemerintah harus juga mempertimbangkan kenaikan iuran dengan daya beli masyarakat. Sebab kenaikan iuran JKN yang terlalu besar justru akan menimbulkan masalah baru. Kalau kenaikannya tinggi maka tingkat utang iuran akan meningkat dan ini akan menjadi tidak produktif,” jelasnya.Kamis (29/008).
Ketua DPW Partai Perindo Sumsel ini juga meminta pemerintah untuk terlebih dahulu mengadakan uji publik dan memperbaiki pelayanan dan fasilitas kesehatan masyarakat baru berpikir untuk menaikan iuran bpjs.
“Pemerintah seharusnya semaksimal mungkin membuat kebijakan yang meringankan rakyat jangan sedikit-dikit rakyat di tarik iuaran, harus ada uji publik dahulu artinya ada kajian dan sosialisasi dan ada hak jawab peserta atas rencana pemerintah tersebut. Masyarakat mau tahu alasan berdasarkan kajian. Lalu pemerintah harus membuka ruang publik untuk menerima komplain masyarakat dan mempertimbangkan hal tersebut,”tegasnya.
Ditambahkan Febuar saat ini rakyat sudah di bebani oleh kenaikan harga hampir di semua lini seperti kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya tarif Listrik, BBM, PBB dan ini BPJS oleh karena itu pemerintah diminta jangan gegabah untuk menetapkan nominal kenaikan iuran.
“Saya harap pemerintah tidak gegabah untuk sembarangan menaikan harga jangan sampai negara di selenggarakan dan berjalan dari hasil mencekik rakyat kan masih banyak sektor lain yang bisa di kelola untuk menutupi sehingga dapat meringankan beban rakyat. Kalau semua harus di bebankan ke rakyat lalu Tanggung jawab negara dimana?, “Tutup Febuar.
Editor : Sonny Kushardian
