Palembang,PB – Peringati Hari Pendidikan nasional 2024 Himpunan Keluarga Tamansiswa Indonesia (HIMPKA) melakukan Aksi di kantor dinas pendidikan sumatera selatan.
Sejumlah massa aksi yang tergabung dalam Himpunan Keluarga Tamansiswa (HIMPKA) Sumsel gruduk kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Sumsel.
Kedatangan mereka sebagai wujud aksi protes terkait carut marut pendidikan di Sumsel. Dan juga bertepatan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), Kamis (02/05/24).
awalnya, massa aksi berkumpul di halaman kantor diknas sumsel untuk menyampaikan aspirasi, karena tidak ada tanda- tanda Plh Kadisdik sumsel, sutuko menemui mereka, massa kemudian memutuskan untuk memasuki langsung kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Sumsel.
Dalam aksinya, para pendemo juga melakukan orasi di ruang unit layanan terpadu Dinas sebelum akhirnya naik ke lantai dua untuk menggelar unjuk rasa di depan ruangan Kabid SMA.
Menurut Ki Musmulyono kordinator Aksi dalam orasinya mengatakan ” Aksi yang dilakukan ini adalah aksi kedua, aksi menuntut untuk dicabutnya aturan yang dibuat oleh PLH kepala dinas pendidikan, harusnya soal krusial yang menyangkut keberlangsungan untuk mendapatkan pendidikan yang layak bagi anak anak di Sumatera Selatan ini yang mengeluarkan kepala dinas bukan PLH, ” ungkap ki Mus.
“HIMPKA menilai mekanisme penerimaan siswa baru tahun ini dinilai tidak memperhatikan kebebasan anak dalam memilih pendidikan dan mendapatkan pendidikan yang layak. Mereka merujuk pada Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2021 yang seharusnya mencerminkan kearifan lokal di Sumatera Selatan, ini Sumsel bukan jakarta kalau mau linier menuruti aturan menteri bubarkan saja diknas ganti dengan kanwil. Kalau aturan yang dibuat oleh menteri pendidikan dan kebudayaan harus dituruti sepenuhnya, aturan tersebut tidak relevan dengan kondisi sebenarnya.” Kata ki Mus.
Sementara berbagai aksi keprihatinan terhadap dunia Pendidikan di Sumsel saat ini juga tak luput dari perhatian salah satu Pengamat Pendidikan di Sumsel, Ade Indra Chaniago yang juga Mahasiswa Pasca Doktoral Ilmu Politik Universitas Indonesia, mengatakan maraknya suara-suara yang muncul dalam banyak aksi demonstrasi beberapa waktu belakang ini akhirnya terjawab sudah, bobroknya Dinas Pendidikan provinsi Sumatera Selatan ternyata bukan isapan jempol belaka.
“Banyak hal yang sudah muncul di permukaan dan sudah menjadi kegelisahan di tengah-tengan masyarakat Sumsel selain permasalahan pelaksanaan aturan baru PPDB juga baru-baru ini saya membaca berita adanya dugaan Korupsi Pembangunan Unit Sekolah Baru, SMA N 2 OKU Selatan, yang terjadi pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan yang menyebabkan 2 (dua) orang pihak swasta di tangkap kejari okus,”ujarnya.
Ade menambahkan artinya apa saya khawatirkan selama ini, telah terbukti terjadi. inilah akibatnya kalau sekolah dijadikan ajang bisnis, sementara saya sudah pernah dan bahkan berulang kali mengingatkan bahwa sekolah adalah tempat mencari ilmu, bukan pasar tempat mencari untung. (Feb)
