PALEMBANG BARU, PALEMBANG – Pramuka Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang mendatangi kantor kepolisian daerah Sumatera selatan (Polda Sumsel) dalam rangka audiensi terkait kegiatan Perkemahan Wirakarya Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan ke 15 (PWN PTK XV) yang akan diselenggarakan di Bumi Perkemahan Jakabaring Palembang pada 11-17 Juli mendatang.
Bertempat di ruang Promoter Polda Sumsel, peserta audiensi dari pihak UIN Raden Fatah Palembang yaitu Dr Hamidah M Ag selaku wakil rektor III serta panitia kegiatan PWN PTK, Kemas Badaruddin, Arwan, Mawardi Ahmad dan Aris Munandar dan diterima langsung oleh Prof Eko Indra Heri selaku Kapolda Sumsel yang di dampingi oleh Dir Intelkam Ratno Kuncoro, Supriyadi selaku kabid humas, Dir Binmas Heru serta Staf dan jajarannya yang turut hadir, Senin (19/04/2021).
Prof Eko Indra Heri selaku Kapolda Sumsel mengatakan bahwa Polda Sumsel menerima baik audiensi kegiatan PWN PTK ke XV Tahun 2021.
“Kami berikan izin pelaksanaan dan siap mendukung penuh serta membantu kegiatan PWN PTK ke XV Tahun 2021 dan kami tegaskan bahwa selama kegiatan berlangsung, baik panitia maupun peserta wajib mematuhi protokol kesehatan guna mencegah penularan covid 19,” ungkapnya.
Kemas Badaruddin selaku ketua pelaksana kegiatan menyampaikan bahwa audiensi ini bertujuan untuk sosialiasi sekaligus sinergi antara Panita kegiatan PW PTK XV dengan pihak kepolisian daerah Sumatera Selatan.
“Pramuka UIN Raden Fatah meminta dukungan baik moril maupun materiil dan beberapa masukan serta rekomendasi rekomendasi terkait kegiatan besar ini melalui audiensi langsung ke Kapolda Sumsel,” ujarnya.
Kemas juga menambahkan, peserta kegiatan yang tiba di bumi perkemahan Jakabaring akan dilakukan pengecekan suhu tubuh dan wajib melaksanakan penerapan protokol kesehatan oleh panitia dan pihak terkait yang ditugaskan khusus untuk menjaga stabilitas selama kegiatan dengan penerapan protokol kesehatan tanpa terkecuali.
“Kami berharap peserta kegiatan ini menjadi pramuka pelopor pemutus mata rantai covid 19, jadi tidak ada alasan untuk tidak menerapkan protokol kesehatan,” pungkasnya.
