Vebri Al-Lintani : Bukan Beri Dukungan
PALEMBANG BARU — Kabar mengenai adanya seniman dan budayawan yang tergabung dalam Komunitas Budaya Ibu Melayu (KBIM) mendukung pasangan Mularis Djahri-Syaidina dina Ali (MUSI) untuk meraih posisi wako-wawako Palembang pada Juni mendatang, ditampik Vebri Al-Lintani.
Menurut Febri para seniman datang ke kediaman H. Mularis bukan untuk memberikan dukungan bagi kemenangannya, tetapi untuk mengajukan regulasi seni, Dimana kita inginkan setiap kandidat di pilwako Palembang harus mengetahui hal itu.
“Kami datang ke kediaman Pak Mularis dan Pak Syaidina Ali, untuk memberi masukan agar calon wako dan wawako lebih peduli bagi pembangunan kesenian,” ujar Febri dalam pertemuan dengan seniman dan budayawan, di sekretariat Syarekat Hijau Indonesia (SHI), Rabu (23/5).
Dalam pertemuan yang dihadiri Febri, Sudarto Marelo, Benny Iskandar, Edwin Fast, Iir Stoned, Warman P. Kintang, Anto Narasoma dan perupa Marta Astra, membicarakan tentang usulan dan pokok-pokok pikiran seniman yang belum tersentuh dalam visi misi kandidat calon gubernur dan calon walikota.
Beberapa usulan penting tersebut, katanya, diprogramkan sebagai prasyarat terciptanya iklim kesenian yang baik. Misalnya tentang regulasi kesenian berupa perda atau perwali.
Siapa pun yang nantinya menjadi wako-wawako dan gub-wagub, dapat memberikan kontribusi bagi penyediaan infrastruktur kesenian seperti, gedung kesenian, sekretariat dewan kesenian, ruang publik bagi kesenian, anggaran yang memadai bagi kegiatan kesenian serta penempatan SDM yang tepat di instansi kebudayaan (Dinas Kebudayaan).
Menurut dia, masalah-masalah itu merupakan bahan dialog yang dibicarakan para seniman. Hasil perbincangan itu direspons baik oleh pasangan Mularis dan Syaidina (MUSI). “Kebetulan pasangan MUSI lebih dahulu merespons niat KBIM, sehingga mendapat giliran pertama dalam kunjungan kami. Kami juga akan berkunjung ke calon-calon lainnya untuk tujuan yang sama,” kata Febri.
Kepada calon-calon lainnya, tambah Febri, akan dijelaskan juga tentang isyu yang sama agar regulasi kesenian ini menjadi program kerja wali kota terpilih. “Yang jelas, pertemuan itu masih sebatas dialog, tidak ada komitmen dukungan,” katanya.
Sementara itu, musisi yang pernah menjadi legislatif Ogan Ilir, Benny Iskandar, mengatakan ikut memberi pernyataan yang sama. KBIM tak hanya datang ke para calon tapi juga ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar dapat melegitimasi tentang debat kandidat terkait seni dan budaya.
“Jika ada yang mengatakan komunitas ini berpolitik, setidaknya gerakan itu disebut berpolitik tapi politik kesenian agar dibicarakan, dipedulikan dan diprioritaskan oleh wali kota atau gubernur terpilih. Lantas, siapa yang kami dukung? Kami akan mendukung mereka yang peduli dengan kegiatan seni dan budaya,” tukas Benny.
Menurut Benny, sudah bertahun-tahun seniman mendambakan regulasi yang dapat menjadi payung hukum dan gedung kesenian. Ikhwal regulasi itu telah diusulkan sejak 2003 dan dirumuskan secara bersama tapi selalu kandas.
Tahun ini, para seniman yang yang diinisiasi Dewan Kesenian Palembang, berhasil merumuskan rancangan peraturan wali Kota Palembang tentang kesenian.
Terkait soal itu, musisi Ali Goik menyatakan, naskah rancangan perwali sudah diantar dan diberikan ke bagian hukum Pemerintah Kota Palembang. Siapapun yang nanti menjadi wali kota terpilih, bisa menetapkan rancangan itu menjadi perwali sebagai payung hukum berkesenian di Kota Palembang.
Sebagai kota bertarap internasional, Kota Palembang harus memiliki gedung kesenian yang refresentatif. Paling tidak, gedung ini dapat digunakan para seniman dan budayawan untuk berkumpul, berkarya, berdiskusi, tempat latihan berkreasi dan lokasi untuk mementaskan produk kesenian.
“Kami juga berharap agar nanti gubernur dan walikota terpilih dapat mewujudkan harapan kami. Sebab, sebabagi mitra pemerintah, seniman dapat berkarya dan mengharumkan nama daerah,” ujar Sudarto Marelo, ikut menimpali. (Anto Narasoma)
