PALEMBANG, PB – PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Palembang (Pelindo Regional 2 Palembang) bersama KSOP Kelas II Palembang menggelar launching dan sosialisasi aplikasi Single Truck Identification Data (STID) & Sistem Informasi Monitoring Tenaga Kerja Bongkar Muat (SIMON TKBM) yang diterapkan pada Terminal Petikemas dan Non Petikemas Pelindo Regional 2 Palembang bekerjasama dengan KSOP Kelas II Palembang.
STID dan SIMON TKBM merupakan program kerja Pelindo sebagai bentuk implementasi dari Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (STRANAS PK). Selain itu Single TID & SIMON TKBM juga sebagai transformasi digital dalam pendataan data serta pengawasan kegiatan bongkar muat di dalam Pelabuhan.
Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi truk disemua terminal operasi Pelabuhan, optimalisasi pelayanan operasional pada terminal petikemas dan non petikemas, digitalisasi serta keamanan orang dan barang pada area Pelabuhan secara transparansi.
Kepala KSOP Kelas II Palembang yang diwakilkan oleh Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut menuturkan kedua aplikasi itu merupakan bagian dari STRANAS PK dalam rangka Pengelolaan Pelabuhan yang lebih baik dan transparan, tentunya semua itu bisa terwujud atas dukungan dari semua pihak.
“Kami selaku regulator akan diselingi dengan Pelindo Regional 2 Palembang dan semua stakeholder terkait dalam program tersebut. program STID itu sendiri diharapkan dapat menunjang aktivitas kegiatan operasional, kebutuhan logistik mulai dari ekspor, impor, bongkar muat barang, dan kegiatan keluar masuk melalui gerbang Pelabuhan, sementara itu program SIMON TKBM berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap tenaga kerja bongkar muat baik yang berkegiatan di Pelabuhan Palembang dengan memanfaatkan teknologi informasi SIMON TKBM, memuat database TKBM tersentralisasi yang mampu memonitor TKBM dan keluar masuk di area Pelabuhan sehingga memudahkan para pengguna jasa,” ujar dia.
Dilanjutkan dengan General Manager Pelindo Regional 2 Palembang, Nunu Husnul Khitam dalam sambutannya mengatakan “Digitalisasi memang sudah menjadi tuntutan bagi kita semua, bahwa seluruh proses dalam rangka transparansi hanya bisa dijawab dengan digitalisasi.
Nunu menambahkan bahwa banyak sekali aplikasi-aplikasi dan sistem-sistem yang beredar di masyarakat yang pada dasarnya mempermudah prosesnya.
“Ekspetasi pemerintah pusat untuk kedepannya yakni single submition, jadi para asosiasi dan juga pelanggan cukup satu kali submit itu sudah terintegrasi kemana mana,” pungkas dia. (ADV/Son)
