JAKARTA, PB – Pemerintah kembali menyelenggarakan program kartu prakerja di tahun 2023. Tahun ini, program kartu prakerja akan berfokus pada peningkatan keterampilan penerimanya. Hal itu dikatakan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers, Kamis (5/1/2023).
Ketua Komite Cipta Kerja ini mengatakan skema kartu prakerja di tahun 2023 akan diubah, dari semula semi-bantuan sosial (bansos) menjadi skema normal.
“Program kartu prakerja ini dilanjutkan di tahun 2023 dengan skema normal, sekali lagi skemanya bukan semi-bansos lagi tetapi skema normal yang diatur dalam Perpres 113/2022 dan pelaksanaannya Permenko Perekonomian 17/2022,” tegasnya.
Pada skema normal ini, bantuan biaya yang akan diberikan sejumlah Rp 4,2 juta per orang, sedangkan di tahun lalu bantuan yang diberikan hanya sejumlah Rp 3,55 juta.
Penambahan biaya ini diberikan untuk membesarkan biaya pelatihan, dengan harapan para penerima bantuan mendapatkan bekal keterampilan yang lebih baik ke depannya.
“Pemberian bantuan biayanya adalah per orang Rp 4,2 juta, namun biaya pelatihannya lebih tinggi,” kata dia.
“Saat skema bansos pelatihan lebih rendah dari bantuan, sekarang biaya pelatihan sebesar Rp 3,5 juta dan biaya untuk penggantian transportasi Rp 600 ribu dibayar sekali dan insentif survei 100 ribu dibayar 2 kali,” jelas Airlangga.
Dengan pemberian bantuan biaya pelatihan lebih besar dari insentif, program ini nantinya akan lebih berfokus pada peningkatan skill yang mengikuti standar kompetensi tertentu. Selain itu, dalam skema ini jumlah durasi waktu pelatihan juga menjadi lebih lama, dari semula minimal 6 jam menjadi 15 jam.
“Beberapa hal baru di skema normal adalah sebelumnya di skema bansos pelatihan offline-online minimal 6 jam, sekarang pelatihan menjadi 15 jam,” lanjut Airlangga.
Airlangga mengatakan, nantinya pelatihan keterampilan yang dilakukan akan menyesuaikan kebutuhan skill-skill di masa depan.
“Bidang-bidang fokus pada keterampilan tertentu tadi sudah disebutkan yang masuk ke dalam berbagai hal misalnya yang masuk dalam Indonesia critical occupation risk, study dari world economic forum, kemudian terkait future of job, dan research online,” tambahnya.
Selain itu, pelatihan prakerja di tahun 2023 akan banyak dilakukan dengan skema tatap muka.
Namun, pelatihan skema online dan campuran masih akan tetap dijalankan. Pemerintah bekerja sama dengan berbagai lembaga pelatihan tersertifikasi untuk memastikan standar keterampilan yang akan didapatkan penerima pelatihan.
“Dan untuk pelaksanaan dari tata kelola yang baik, akan ada proses seleksi tim ahli independen sebagai fungsi akreditasi dan kepatuhan lembaga pelatihan terhadap standar pelatihan juga ikut dipantau,” lanjutnya.
Di awal tahun 2023 ini, lanjut Airlangga, pelatihan offline gelombang pertama akan dimulai dari 10 provinsi di Indonesia.
“Ini pelatihan offline bertahap di 10 provinsi untuk pembukaan gelombang satu di kuartal pertama di tahun 2023. Untuk tahap 1 dilakukan di beberapa daerah, seperti Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim, Kalbar, Sumut, Sulsel, Bali, NTT, dan Papua,” ujarnya.
