Palembangbaru.com, JAKARTA – Dua kubu yang berseteru di internal Partai Hanura telah bersepakat untuk berdamai. Mereka siap memulai langkah dari titik nol.
Artinya, kepemimpinan partai kembali kepada hasil Munaslub Bambu Apus 2016 yang memilih Oesman Sapta Odang (OSO) sebagai ketua umum, dan Sarifuddin Sudding sebagai Sekjen.
“Prinsip islah sudah ada kesepakatan kubu kita dengan Pak OSO. Tinggal kita siap rekonsiliasi oleh tim yang dibentuk,” ujar Wakil Sekretaris Jenderal Partai Hanura kubu Sudding, Dadang Rusdiana di Gedung DPR RI, Dikutip dari Mediaindonesia.com di Jakarta, Rabu (24/1).
Dadang mengatakan pihaknya siap rekonsilitasi dengan tim khusus yang telah dibentuk, setelah adanya kesepakatan islah dua kubu Hanura tersebut.
Ia berharap agar poin-poin yang akan menjadi kesempatan hasil rekonsiliasi benar-benar disepakati, termasuk soal kepemimpinan di Partai Hanura setelah islah.
“Dewan Pembina sudah mewanti-wanti bahwa kita kembali kepada titik nol, artinya hasil Munaslub 2016. Titik nol kita yaitu Munaslub. Artinya tidak ada yang dikalahkan dan dimenangkan. Kita berada di posisi sejajar. Pak OSO kembali ke posisi yang sah dan Pak Sudding menjadi sekjen yang sah juga,” jelasnya.
Lebih lanjut Dadang menuturkan, dengan kembalinya kepemimpinan hasil Munaslub 2016, maka pengurus DPD dan DPC juga merujuk pada hal yang sama. Dadang meminta agar tidak ada pemecatan-pemecatan di Hanura setelah kesepakatan islah. Sebab, menurutnya hal itu juga salah satu pemicu terciptanya konflik di Hanura.
“Kemarin sudah sepakat dan pemecatan terus berlangsung itu tidak boleh terjadi. Segera hentikan, karena ini persoalan organisasi. Yang sudah dipecat kembali ke proses semula. Itu yang kita inginkan. Mudah-mudahan poin-poin ini disepakati kedua belah pihak. Ini tentunya menunjukkan bahwa kita serius berekonsiliasi,” paparnya.
Untuk menghadapi verifikasi partai politik, Dadang mengatakan SK Kemenkumham terkait kepengurusan juga akan kembali kepada hasil Munaslub 2016. Maka konsekuensinya, sambung dia, SK Kemenkumham yang sudah diterbitkan untuk kubu OSO akan diminta agar dicabut.
Terkait perkara dugaan tindak pidana penggelapan uang Partai Hanura sebesar Rp200 miliar dan penyalahgunaan kewenangan yang diduga dilakukan oleh OSO, Dadang menyebutkan hal ini masih tetap berjalan, namun ia mengatakan ada kemungkinannya untuk dicabut.
“Mulai hari ini dibicarakan, misalnya termasuk poin-poin kedua belah pihak saling menarik kembali laporan ke Bareskrim. Tentunya itu bisa dicabut,” pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Hanura kubu OSO, Tri Dianto menyambut baik upaya mempersatukan kedua kubu tersebut. Pihaknya juga memastikan akan merangkul kubu Daryatmo dalam kepengurusan. Sebab, menurutnya kompak dan bersatu lebih baik karena lebih menguntungkan bagi partai.
“Yang benar-benar sadar pasti dirangkul bersatu untuk Hanura. Pada dasarnya kompak dan bersatu itu lebih baik. Lebih menguntungkan bagi partai untuk bisa bekerja dan pasti juga untuk citra di mata rakyat. Sudahlah berantem sendiri diakhiri. Buang-buang energi saja. Energi jadi mubazir,” pungkasnya.
Secara terpisah, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo turut senang mendengar kabar kedua kubu di Partai Hanura berdamai. Menurutnya, jalan damai yang sudah disepakati oleh kedua kubu ini sangat diharapkan jelang tahun politik.
Dengan berdamainya kedua kubu di internal Hanura tersebut, menurutnya bisa menghindari keributan panjang yang berpotensi berpengaruh pula kepada kinerja legislatif maupun eksekutif.
“Alhamdulilah, bahwa akhirnya Hanura bisa menemukan jalan damai. Itulah yang kita harapkan menjelang tahun politik. Jangan ada lagi keributan-keributan internal partai yang bisa merusak kerja-kerja pemerintah. Pemerintah butuh ketenangan, parlemen butuh keteduhan. Sebab kalau kemarin masih bertikai, kami juga di parlemen yang akan repot. Sekarang, kedua kubu sudah tidak ada lagi, saya ucapkan selamat buat Hanura. Sekarang ini kita kerja saja bagi rakyat,” pungkasnya. ( M D )
