PALEMBANG, PB — Untuk ketiga kalinya, Selasa (10/02/2016) sekelompok warga yang tergabung dalam Suara Informasi Rakyat Sriwijaya (SIRA) dan Pemerhati Situasi Terkini (PST) turun ke jalan. Mereka mendesak Wali Kota Palembang mengevaluasi kinerja jajaran pimpinan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Sorotan utama: capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2025 yang belum menyentuh target.
Data yang dipersoalkan bukan angka kecil. Dari target sekitar Rp1,8 triliun, PAD Kota Palembang 2025 terealisasi sekitar 85 persen. Bagi massa aksi, capaian ini mencerminkan problem struktural dalam pengelolaan pendapatan daerah—mulai dari perencanaan, pemungutan, hingga pengawasan.
Koordinator Aksi SIRA dan PST, Rahmat Sandi Iqbal, menyebut rendahnya realisasi PAD semestinya menjadi indikator awal untuk mengevaluasi kepemimpinan Bapenda. Menurut dia, kegagalan mencapai target bukan semata persoalan teknis, melainkan berkaitan dengan kapasitas manajerial dan efektivitas kebijakan.
“PAD adalah fondasi pembiayaan pembangunan. Ketika target tak tercapai, yang perlu diuji bukan hanya sistem, tapi juga siapa yang mengendalikan sistem itu,” kata Sandi dalam orasinya.
Sorotan publik makin relevan karena pada 2026 target PAD Palembang kembali dinaikkan menjadi Rp1,96 triliun. Tanpa perbaikan mendasar, massa menilai target tersebut berisiko menjadi sekadar angka administratif di atas kertas.
Selain evaluasi internal, SIRA dan PST juga mendorong audit menyeluruh oleh Aparat Penegak Hukum. Audit dipandang perlu untuk memastikan apakah rendahnya capaian PAD murni disebabkan oleh lemahnya kinerja atau ada persoalan lain dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah.
Dalam pernyataan sikapnya, massa menegaskan dukungan terhadap visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palembang mewujudkan Palembang berjaya dan sejahtera. Namun, dukungan itu, menurut mereka, harus dibuktikan melalui keberanian melakukan pembenahan birokrasi, terutama di sektor strategis seperti pendapatan daerah.
Massa mendesak Wali Kota segera mengevaluasi dan, bila perlu, mengganti Kepala Bapenda Palembang berinisial “M”. Mereka juga meminta perombakan jajaran struktural Bapenda hingga tingkat UPTD di 18 kecamatan.
Aksi damai berlangsung tertib di bawah pengawalan aparat keamanan. Para peserta aksi menyatakan akan terus mengawasi langkah Pemerintah Kota Palembang. Bagi mereka, capaian PAD bukan sekadar laporan keuangan, melainkan ukuran keseriusan pemerintah dalam mengelola kepercayaan publik. (**)
