Palembang, PB — Dugaan lemahnya disiplin kerja Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Palembang memicu kemarahan publik. Koalisi Aksi Mahasiswa Pemuda Peduli Birokrasi Sumatera Selatan turun ke jalan, menuntut pencopotan Kadisdik yang dinilai lebih sering absen ketimbang menjalankan tanggung jawabnya di kantor.
Dalam aksi demonstrasi di depan Kantor Walikota Palembang, Kamis (29/1/2026), massa menuding buruknya tata kelola pendidikan dasar di Palembang tak lepas dari krisis kepemimpinan di tubuh Dinas Pendidikan. Ketimpangan kualitas sekolah di wilayah pinggiran, persoalan pemerataan guru, hingga lambannya kebijakan dianggap sebagai konsekuensi langsung dari pimpinan dinas yang jarang berada di tempat saat jam kerja.
“Kami mempertanyakan jam kerja Kepala Dinas Pendidikan yang jarang berada di kantor. Ini jabatan strategis, bukan kursi seremonial. Wali Kota harus segera bersih-bersih dan melakukan evaluasi total,” kata salah satu orator aksi.
Mahasiswa menyebut ketidakhadiran Kadisdik bukan sekadar persoalan administratif, melainkan simbol buruknya etos kerja birokrasi pendidikan di Palembang. Mereka menilai, selama pimpinan dinas lebih sering tak terlihat, pelayanan publik pun ikut tersandera.
Ketidaksabaran massa memuncak lantaran pemerintah dinilai terus memproduksi jawaban normatif tanpa langkah konkret. Setiap tuntutan, kata mereka, selalu berakhir di meja birokrasi tanpa kepastian waktu dan hasil.
“Kami sudah muak dengan jawaban ‘akan diupayakan’. Ini bukan soal niat, tapi keberanian bertindak. Kalau Wali Kota serius membenahi pendidikan, copot Kadisdik yang tidak becus menjalankan amanah,” ujar koordinator lapangan.
Koalisi juga menuntut transparansi dalam proses evaluasi. Mereka meminta keterlibatan mahasiswa dan publik sebagai pengawas independen, untuk mencegah evaluasi sekadar menjadi ritual administratif tanpa dampak struktural
Aksi ini diterima oleh Staf Ahli Wali Kota Bidang Keuangan, Pendapatan, Hukum, dan HAM, Edison. Ia menyatakan seluruh aspirasi akan disampaikan kepada pimpinan daerah dan diproses melalui mekanisme Inspektorat. Namun, pernyataan itu kembali memantik skeptisisme massa, mengingat pola serupa kerap berujung tanpa kejelasan.
“Inspektorat akan melakukan verifikasi dan klarifikasi. Tapi untuk keputusan akhir terkait jabatan Kadisdik, sepenuhnya wewenang Wali Kota,” ujar Edison.
Pernyataan tersebut dinilai mahasiswa sebagai bentuk cuci tangan birokrasi. Bagi mereka, bola kini sepenuhnya berada di tangan Wali Kota Palembang: memilih mempertahankan status quo atau mengambil risiko politik dengan mencopot pejabat yang kinerjanya dipersoalkan publik.
Koalisi menegaskan, aksi ini hanyalah permulaan. Gelombang protes akan terus berlanjut hingga ada langkah konkret berupa pencopotan atau evaluasi terbuka terhadap Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang. (Feb)
