JAKARTA, PB – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mendorong pihak TNI/Polri melakukan pemantauan mantan narapidana terpidana terorisme (Napiter). Khususnya memantau Napiter di daerahnya masing-masing.
“Saya pikir hal-hal yang terkait dengan koordinasi antara satu pihak dan pihak lain perlu ditingkatkan. Ini karena pergerakan mantan-mantan Napiter ini cukup intens,” kata Staf Ahli BNPT Muhammad Suaib Tahir.
Menurutnya, hal itu menjadi konsen bagi BNPT untuk meningkatkan koordinasi dengan sejumlah pihak seperti Polres dan Dandim. Tujuannya agar mereka memantau para mantan Napiter ini dimanapun mereka berada.
“Karena setiap orang yang terlibat tindak pidana terorisme itu bermacam-macam yang keluar dari penjara memang dia sudah sadar. Ada juga yang pemikiran radikalnya masih kuat sehingga ketika mempunyai kesempatan, mereka akan melakukan tindak terorisme,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya koordinasi mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah terkait pengawasan mantan Napiter. Selain itu, ia mendorong perlunya melakukan moderasi beragama di masyarakat dengan melibatkan Kementerian Agama.
“BNPT tidak bisa bekerja sendiri tetapi harus melibatkan Kementerian Agama yang memiliki penyuluh-penyuluh agama di setiap kecamatan. Mereka secara intens harus menyuarakan dan mensosialisasikan tentang pentingnya moderasi beragama,” kata Suaib lagi.
Terkait upaya deradikalisasi, BNPT dan pemerintah Arab Saudi bekerja sama dalam upaya penanggulangan terorisme di kedua negara. Hal itu terjadi setelah Pusat Deradikalisasi The Mohammed Bin Nayef Counseling and Care Center (MNCC) dan Lembaga Pemasyarakatan Al-Hair di Riyadh bertemu Senin (23/1/2023).
“Saya pikir tujuannya adalah sharing pengalaman di dalam pembinaan para napiter-napiter. Tujuannya agar mereka bisa direhabilitasi dan digabungkan di dalam masyarakat,” kata Suaib Tahir.
