#Wagub “Warning” SKPD Provinsi dan Kabupaten/kota Kebut Realisasi DAK TA 2021
PALEMBANG BARU, PALEMBANG – Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Ir H Mawardi Yahya kembali mengingatkan jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ kota untuk mempercepat realiasi pembangunan fisik dan non fisik dengan penyerapan Dana Alokasi Khusus (DAK). Hal ini penting untuk menunjang tercapainya prioritas pembangunan di Sumsel TA 2021.
“Penyerapan DAK baik untuk bangunan fisik maupun non fisik secepatnya realisasikan. Sebab secara tidak langsung memberikan dampak yang positif untuk ekonomi di Sumsel,” tegas Wagub Mawardi Yahya saat membuka rapat pembahasan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Triwulan Tahun 2021 secara virtual di command center Kantor Gubernur, Selasa (27/7) pagi.
Menurut Wagub, sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 113 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun Anggaran 2021, Peraturan Presiden Nomor 123 tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan pandemi Covid-19. Maka dia meminta agar SKPD dan Pemda segera mempercepat realisasi DAK triwulan ke 2 TA 2021 yang saat ini baru mencapai 6,80 persen untuk realisasi keuangan, dan 18,71 persen untuk realisasi fisik.
“SKPD yang belum merealisasikan secepatnya realisasikan,” tambahnya.
Dijelaskan, untuk di lingkungan Pemprov Sumsel yang telah merealisasikan DAK antara lain, Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang dengan realisasi sebesar 45,19 persen, selanjutnya Dinas Perpustakaan realisasi keuangan sebesar 23,57 persen dengan realisasi fisik sebesar 93 persen. Kemudian Dinas Pengelola Sumber Daya Air realisasi keuangan sebesar 18,29 persen dan realisasi fisik sebesar 40,8 persen.
“Untuk Kabupaten yang telah merealisasikan masing-masing Kabupaten OKI dengan realisasi keuangan 13,97 persen dan realisasi fisik sebesar 16,43 persen. Kemudian Kabupaten Banyuasin dengan realisasi keuangan sebesar 9,47 persen dan realisasi fisik sebesar 19,77 persen dan Musi Rawas dengan realisasi keuangan 7,76 persen dan realisasi fisik sebesar 12,49 persen, apresiasi untuk daerah yang sudah melakukan realisasi dengan cepat dan yang belum segera realisasikan,” tandasnya.
Turut hadir juga dalam rapat tersebut, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov Sumsel, Lydia Kurniawati Christyani, M.M. Kepala Bappeda Provinsi Sumsel, Dr. H. Ir. Firmansyah, M.Sc, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sumsel H. Akhmad Mukhlis. S.E., M.Si.****
