PALEMBANG BARU – Menanggapi adanya kritikan yang di lakukan oleh salah satu organisasi mahasiswa di Sumatera Selatan (Sumsel) terkait kinerja Gubernur Sumsel, salah satu Tokoh Politik di Sumsel yang saat ini menjadi ketua DPW Partai Perindo Sumsel mendukung apa yang di lakukan organisasi mahasiswa tersebut.
Menurut Febuar sudah menjadi kewajiban mahasiswa untuk mau menyuarakan kebenaran dan mengkritisi Pemerintah dengan kritik-kritik yang membangun.
“Pemimpin harus siap dan mau tidak mau harus terus dikritisi. Kalau pemimpin tidak boleh di kritik , ya akhirnya pemimpin tersebut akan tidak ada yang kontrol dan ujung – ujungnya semua bawahannya nanti bisa-bisa buat laporannya cuma ABS (asal bapak senang -red). Untuk para pendukung juga tidak boleh marah-marah kalau pemimpinan ya ( junjungannya di kritik) akhirnya sama dengan*” buzzer’ dong,”jelas Febuar, Minggu (09/05).
Febuar juga mengingatkan kritik yang baik itu tidak terkesan menghina atau menista lembaga negara.
“Kalau boleh saya minta tetap kritik itu harus dalam semangat kesetiakawanan sosial. Paling konkretnya itu apa? ketika megkritisi itu bukan dengan niat menghina, menista, nyinyir, bukan juga menimbulkan perpecahan apalagi memposting, mengupload konten-konten yang bersifat sara,”Pukasnya.
Seperti yang telah ramai di beritakan sebelumnya kritikan terhadap pemprov Sumsel datang dari Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Sumatera Bagian Selatan (Badko HMI Sumbagsel) tak henti-hentinya mengkritisi kerja dan kebijakan yang diambil oleh Gubernur Sumsel Herman Deru selaku Pejabat tertinggi di Provinsi Sumsel yang dianggap tidak peduli dengan nasib nyawa rakyat Sumsel.
Ketua Umum Badko HMI Sumbagsel, Bambang Irawan, menilai, Pemerintah Provinsi Sumsel dan jajaran Forkompinda Sumsel sedang mempertontonkan ruang birokrasi dan demokrasi yang tidak sehat untuk sekelas pemerintah yang menjadi sebagai tempat sentral dalam menentukan kebijakan bagi kemajuan atau kemunduran suatu daerahnya.
Dan kritikan dari Aktivis mahasiswa ini pun menuai tanggapan dari berbagai organisasi salah satunya datang dari Komunitas Pemuda Peduli Sumsel (KPPS) dan Gerakan Pemuda Mahasiswa Peduli Sumsel (GPMPS) menyayangkan kritik yang dilontarkan ketua organisasi Mahasiswa yaitu
Badko HMI dan IMM Sumsel terkait kritik kepada Gubernur Sumsel tentang penangangan pandemi Covid 19 yang dinilai tidak serius.
“Sangat disayangkan apa yang disampaikan dimedia sosial oleh 2 aktivis mahasiswa yang juga ketua organisasi kemahasiswaan tersebut,”kata Edi Ariansyah Ketua KPPS dan Sobirin Ketua GPPMPS Kemarin (9/10).
Nampak sekali kritikan tersebut tanpa didasari pada data dan informasi secara menyeluruh, terkait apa saja yg telah dan belum dilakukan oleh pemprop, terkesan sangat subjektif, jangan sekonyong-konyong mengatakan tidak becus, mundur segala macam… orang yg faham pasti akan mentertawakan kritikan ini, karena sudah berbulan-bulan ini gubernur sumsel terus melakukan pergerakan bersama bupati & walikota di sumsel dalam menangkal penyebaran Covid-19 ini.
Menurut Edi, siapapun boleh memberikan kritik terhadap kinerja pemerintah, karena kritik adalah salah satu bentuk kontrol dengan tujuan kebaikan bagi pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan, tetapi hendaknya terlebih dahulu dikaji dan didasarkan pada data informasi yang utuh.
“Ada baiknya bila dalam situasi pandemi virus Covid 19 seperti saat ini khususnya di Sumatera selatan untuk memberikan dukungan dan suport kepada pak Gubernur dan kepala daerah lainnya ujar Edi.
Laporan : Dee
