PALEMBANG BARU – Tidak adanya kabar penundaan pelantikan gubernur sumsel oleh kemendagri pada 27 September 2018 menimbulkan banyak pertanyaan masyarakat sumsel. Diantaranya dari Sumsel Berdaya dan Pemuda Tani Sumsel.
Sebelumnya kementerian dalam negeri melalui direktur jendral otonomi daerah Sumarsono menyatakan bahwa rencana pelantikan Herman Deru dan Mawardi Yahya menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan 2018 – 2023 akan dilaksanakan Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 27 September 2018 bersama 4 Provinsi lainnya atau pada tahap kedua yaitu provinsi Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat, Kalimantan Timur dan Sumatera Selatan. Namun sampai berita ini di turunkan belum ada kejelasan kapan kemendagri akan melantik gubernur Sumatera Selatan.
Melihat kondisi yang ada, banyak pertanyaan yang timbul dari sejumlah elemen masyarakat yang mendukung pemenangan HDMY ada alasan apa sehingga terjadi penundaan, padahal penetapan HDMY sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel periode 2018 – 2023 sudah dilakukan oleh Lembaga KPUD Provinsi Sumatera Selatan dan DPRD Provinsi Sumatera Selatan.
“Kami melihat ada ketidak tegasan dan seakan disengaja yang dilakukan oleh Kemendagri terhadap penundaan pelantikan HDMY, ada persoalan apa? kami mempertanyakan kepada kemendagri?,” ujar Ki Edi Susilo koordinator Sumsel Berdaya, Kamis (27/09/2018).
Ki Edi menambahkan “Sampai hari ini kemendagri belum memberikan pernyataan resmi tentang di tundanya pelantikan HD MY, seharusnya jika memang pelantikan ini akan di tunda kemendagri segera memberikan pernyataan terbuka. Sehingga kami masyarakat sumsel tidak bertanya. Kemendagri seolah olah abai”.
Muhammad Asri Koordinator Pemuda Tani sumatera selatan juga mempertanyakan sikap kemendagri ini. “HD MY Sudah terpilih secara sah lewat pilkada dan KPUD Sudah menyatakan sah. Tidak ada alasan lagi bagi kemendagri untuk menunda pelantikan HD MY,” ungkap Asri.
Sementara itu beberapa elemen massa hari ini tanggal 27 September 2018 bertempat di posko rakyat jalan Ariodillah menggelar pertemuan. dalam pertemuan berhasil membentuk Front Rakyat Sumsel Bersatu. Front tersebut rencananya akan melakukan mobilisasi massa untuk melakukan aksi massa dan melakukan pendudukan gedung DPRD Provinsi Sumatera Selatan sampai ada kejelasan dari kemendagri kapan pelaksanaan pelantikan HD MY.
“Front akan mendesak kemendagri segera melakukan pelantikan HDMY dalam tempo secepatnya, jika tidak ada kepastian maka Front Rakyat Sumsel Bersatu akan menduduki DPRD Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan terjadi pelantikan,” tegasnya.(Red)
