PalembangBaru.com – JAKARTA, Karena kondisi pembangunan Gedung Nusantara I DPR RI menurut kajian KemenPUPR mengalami keretakan, bukan miring, dan overkapsitas untuk menampung anggota, staf ahli, asisten, sekretaris, tamu dan lain-lain, maka Presiden Jokowi setuju pembangunan gedung baru DPR RI untuk mulai dibangun pada 2018.
“Gedung baru itu untuk ruang kerja anggota DPR. Sekjen DPR sudah melakukan sayembara. Lokasinya di sekitar lapangan bola,” tegas Sekjen DPR Achmad Djuned di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (20/9/2017).
Karena itu Sekjen DPR akan segera memulai pembangunan pada tahun 2018. Dimulai dari tahap perencanaan. “Insyaallah mulai tahun 2018 dengan perencanaan dulu,” katanya.
Tapi kata Djuned, Kesetjenan DPR masih menunggu kajian biaya sampai pencairannya dari Kementerian PUPR. “DPR menunggu analisis biaya dari PU dan tahapannya. Kalau analisisnya sudah turun, terus kita tunggu anggarannya,” ujarnya.
Menurut Djuned, Presiden Jokowi, melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno telah membalas surat DPR untuk menyetujui pembangunan gedung baru tersebut. “Surat DPR sudah dibalas dengan surat Mensesneg, pada 16 Maret 2017 yang ditujukan ke Sekjen DPR perihal penataan kompleks DPR, MPR, DPD,” ungkapnya.
Djuned memastikan jika pembangunan gedung baru DPR ini telah melalui kajian-kajian. Termasuk kajian dari KemenPUPR. Dimana gedung Nusantara I DPR mengalami keretakan di lantai 6 hingga 23 dan overkapasitas. Namun tak ada kemiringan dari gedung itu seperti yang disebut-sebut selama ini.
Khusus untuk ruangan anggota dibangun sesuai perundang-undangan. Luas ruangan 117 meter persegi. “Apa yang kita bangun sesuai UU, dan khusus ruangan anggota 117 meter,” tambah Djuned.
Ketua BURT DPR Anton Sihombing mengatakan pembangunan gedung baru itu membutuhkan biaya Rp 320,44 miliar dan pembangunan itu sifatnya multiyears. “Anggarannya Rp 320,44 miliar kalau hanya untuk gedung,” jelas politisi Golkar itu. ( IRFAN )
