PALEMBANG BARU – Forum Masyarakat untuk Kemajuan Sumatra Selatan (FMKS) mengevaluasi kinerja 100 hari kerja, pasangan gubernur dan wakil gubernur Sumatra Selatan (Sumsel) periode 2018-2023 Herman Deru-Mawardi Yahya (HD-MY) yang jatuh tepat pada, Selasa (8/1/2019).
FMKS menilai, masyarakat menunggu realisasi dan kejutan program pro rakyat yang akan menghantarkan Provinsi Sumsel lebih baik dan lebih maju dalam berbagai sector untuk lima tahun mendatang.
Koordinator Tim Pakar FMKS Abdul Aziz Kamis didampingi, Ketua FMKS Sumsel, Herianto dan Sekretaris FMKS, RM Husin Iin Arief mengatakan, selama 100 hari kepemimpinan Gubernur Herman Deru bersama Wakil Gubernur Mawardi Yahya (HDMY) telah menunjukkan ketegasan dan konsistensinya.
“Hal itu terlihat dari pencabutan dispensasi penggunaan jalan umum bagi angkutan batubara. Dan komitmen tersebut benar-benar terealisasi dari pelarangan terhadap angkutan batubara untuk melintas di jalan umum,” tegas Abdul Aziz, dalam jumpa pers yang di gelar di hotel Best Skip Palembang, selasa (8/1/2019).
Dia menjelaskan, dalam misi Sumsel Maju juga dinyatakan bahwa untuk mensejahterakan rakyat diperlukan pemimpin yang mampu mengolah kekayaan SDA secara arif dan bertanggungjawab terhadap lingkungan dan generasi mendatang. Dalam aspek ini, FMKS berharap agar adanya perubahan dalam arus utama pembangunan yang selama ini lebih mengutamakan eksploitasi sumberdaya alam tambang yang tidak dapat diperbaharui (non renewable) menuju kepada pengembangan sumberdaya alam yang dapat diperbaharui seperti pertanian (pangan) dan industri pengolahan berbasis pertanian. Oleh karena itu diperlukan Rencana Tata Ruang yang kondusif untuk menjadikan ambisi Sumsel sebagai Lumbung Pangan.
Selain itu, lanjut Aziz, pembangunan energi di Sumsel diharapkan lebih terfokus pada pengembangan industri energi yang mengolah sumber energi primer menjadi energi final. Untuk itu diperlukan perubahan dalam tata kelola sektor energi di Sumsel yang lebih prioritas pada pengembangan industri energi bukan kepada kegiatan eksploitasi tambang.
“Sumsel Maju untuk semua, ini merupakan komitmen Gubernur bahwa pembangunan akan dilaksanakan secara merata, hal ini telah tergambar dalam APBD 2019, dimana telah terjadi penngkatan dari Transfer Provinsi ke Kabupaten/Kota. Hanya saja, FMKS berharap difokuskan pada program pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran. Tidak bagi rata (proporsional) melainkan melihat tipologi berdasarkan pengelompokan Kabupaten/Kota dengan menggunakan laju pertumbuhan ekonomi dan rata-rata PDRB,” jelas dia.
Yang masih menjadi tanda tanya banyak pihak, tambah Aziz, adanya kewajiban Gubernur terdahulu yang belum terselesaikan, dalam hal adanya kewajiban pemerintah provinsi kepada Kabupaten/Kota inipun telah menjadi komitment Gubernur untuk membayarnya.
“Namun kami mengharapkan Gubernur hendaknya mengkaji dan mendalami mengapa dan bagaimana terjadinya kewajiban yang tertunda tersebut. Termasuk juga melakukan kajian legalitas dan atau perhitungan ulang mengenai manfaat dari pengelolaan asset –asset Pemprov, misalnya lahan fasilitas umum dan bangunan pasar kepada pihak ketiga agar publik mengetahui informasi dan juga berpartisipasi,” katanya.
Ketua FMKS Sumsel Herianto menambahkan, tata kelola pemerintahan menangkap kesan bahwa 100 hari ini HD masih personalty belum institutionality. Namun diluar kebiasan Kepala Daerah yang baru langsung mengganti jajarannya, HD terlihat relatif mentaati Peraturan penggantian Kepala Dinas 6 bulan setelah dilantik.
“Komitmen nyata keberpihakan HD kepada petani bagi FMKS cukup menarik karena HD ingin mengaplikasikan kebijakannya di OKUT tentang pembelian beras petani yang didistribusikan kepada ASN (Jaminan harga atas hasil panen petani),” jelas dia.
Untuk sector pengembangan Pariwisata yakni dengan membangun karakter kehidupan sosial yang agamis dan berbudaya.
“Kita harus mensingkronkan antara pasar wisata religi, pasar wisata olahraga, dan wisata alam, dengan memperhatikan kondisi akses menuju destinasi itu. Sehingga kehidupan sosial masyarakat Sumsel yang agamis dan berbudaya dapat di timbulkan dalam setiap destinasi wisata,” jelas nya.
Dalam jumpa pers tersebut hadir para tim pakar lainnya, diantaranya DR Subardin, Ir. Rahman Zeth, Solahuddin, Sumardi Sandri, Amidi, SE. Msi, Apriantoni, MPdi, Muhammad Uzair, Nunik Handayani dan lainnya.
Laporan : Sonny Kushardian
