Sumsel

Karhutla OKI, Diprediksi 90 Persen Dibakar

PALEMBANG BARU – Sepanjang tahun 2018 ini Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) sering terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Sumatera Selatan (Sumsel).

Hal ini 90 persen disebabkan adanya pembukaan lahan dengan cara dibakar oleh manusia, Sehingga berdampak kerusakan dan menyebabkan perubahan iklim serta menganggu suasana masyarakat.

Kepala Daerah Operasional (Kadaops) Manggala Agni OKI, Tri Prayogi mengatakan, meskipun kasus Karhutla dan titik hotspot untuk di Kabupaten OKI menurun, yang tadinya 14.226 di tahun 2015 menjadi 824 di 2018, namun pihaknya tetap antisipasi agar tidak meluas lagi.

“Program kita yang sedang digencarkan yakni patroli, pemadaman, penyuluhan masyarakat, dan pembentukan masyarakat peduli api (MPA). Untuk di Sumsel sendiri sudah ada 4 daerah yang punya daops yaitu OKI, Lahat, Muba dan Banyuasin,” ujarnya disela kegiatan Publikasi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) provinsi Sumsel di Peninsula, Kamis (08/11/2018).

Kendati demikian, masih ada Warga di beberapa wilayah terutama di kabupaten OKI membuka lahan dengan cara dibakar. Terutama bagi masyarakat yang bergantung dari sistem padi sonor.

Memang saat ini belum terlihat manfaat kanalisasi yang dianjurkan pemerintah untuk menjadi solusi dilarangnya pembakaran lahan. Hanya saja belum bisa dirasakan sekarang dan untuk jangka panjang.

“Kanal ini karena sudah melalui kajian teknis. Jadi pasti akan ada dampaknya yang bisa bermanfaat bagi masyarakat. Sehingga ke depan tidak ada lagi yang membuka lahan dengan dibakar,” jelasnya.

Dalam acara yang diadakan oleh Kementerian lingkungan hidup dan kehutanan balai pengendalian perubahan iklim dan kebakaran hutan dan lahan wilayah Sumatera (PPIKHLSum) tersebut, memang saat ini secara masif pemerintah belum memberikan solusi. Dengan adanya buka lahan termanajemen baik diatur dan ditunggui langsung apinya mati, sebenarnya bisa saja.

“Sebenarnya kalau diatur dan punya manjemen, pembakaran lahan sehektar, dua hektar dan dijaga masih kita awasi. Semua pertimbangan ini dari sisi kemanusiaan karena kepentingan sumber pangan,” kata Kepala seksi Operasi Korem 044 Gapo, Letkol Andik Siswanto.

Lanjut Andik, kalau seandainya pemerintah belum bisa memberikan solusi, harus buat manajemen bakar lahan yang diatur.

“Sebenarnya dilema juga. Kita larang buka lahan dengan dibakar tapi tampaknya masyarakat kurang pangan karena bergantung pada padi sonor. Tinggal nanti bagaimana realisasinya saja,” terangnya.

Sementara itu, dari Balai PPIKHL Sumatera, Kurniawati menuturkan, program tahun 2019, Sumsel khususnya di Palembang bebas asap dan langit tetap biru. Pihaknya juga fokus presentasi dipencegahan, patroli terpadu dan mandiri, sementara selain pencegahan di tahun 2019 nanti, pihaknya juga akan lebih melengkapi lagi sarana dan prasarana setiap daops.

“Ternyata ada sarana yang tidak terpenuhi. 2019 akan kita lengkapi, bahwa kita tetap fokus dan lebih oktimal lagi,” tutupnya. (NT)

Redaksi Palembang Baru

Tinggalkan Balasan